UU IKN Digugat, Stafsus Mensesneg Tegaskan Pemerintah Tancap Gas Bangun Ibu Kota
"Pemerintah tancap gas. Tentu, kami menghargai segala aspirasi," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini dalam pesan singkat, Jumat .
Bersamaan dengan itu, Faldo pun yakin semuanya akan berjalan baik. UU tersebut disusun sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. , Kamis, gugatan yang dilayangkan oleh Abdullah Hehamahua dan kawan-kawan teregistrasi dengan Nomor 15/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022.Para pemohon tersebut menamakan diri atau tergabung ke dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara . Dalam permohonannya, pemohon menyebutkan sejumlah poin-poin kerugian konstitusional di antaranya pemohon dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukannya Undang-Undang IKN.
"Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan tentunya memerlukan pembangunan yang besar-besaran guna mendukung fasilitas di Ibu kota baru," bunyi keterangan pemohon.Ia menjelaskan dana yang diperlukan untuk pembangunan IKN baru adalah sebesar kurang lebih Rp501 triliun. Dengan dana yang begitu besar, akan membuka peluang untuk terjadinya korupsi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
UU IKN Digugat ke MK, Gus Muhaimin: Silakan Saja, DPR dan Pemerintah Tidak Gentar - Tribunnews.comGus Muhaimin menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah tidak gentar menghadapi gugatan UU IKN dari para purnawirawan TNI dan aktivis itu.
Baca lebih lajut »
UU IKN Digugat Eks Penasihat KPK hingga Pensiunan TNI ke MK | Kabar24 - Bisnis.comSetidaknya ada 12 orang yang menggungat UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »
Respons DPR Soal UU IKN Digugat ke MKSekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar merespons gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang diajukan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
UU IKN Digugat ke MK, Setneg: Bentuk Partisipasi Aktif WargaSetneg menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan jawaban terkait UU IKN, jika Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan gugatan tersebut.
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Siapkan Argumen Gugatan UU IKN di Mahkamah Konstitusi | merdeka.comWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, sebagai warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »