Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi akhirnya disahkan DPR. Kata ”pelindungan”, dan bukan ”perlindungan”, digunakan sebagai nama pada UU tersebut. Tepatkah kata ”pelindungan” pada UU tersebut? Kolom AdadiKompas
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menggunakan kata pelindungan sebagai namanya, alih-alih perlindungan. Tepatkah?
Bulan September lalu, setelah dibahas oleh DPR dan pemerintah selama lebih dari dua tahun, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi akhirnya disahkan. Banyak kalangan yang menunggu kehadiran undang-undang yang bertujuan untuk melindungi data masyarakat ini. Kehadiran undang-undang ini memang ditunggu karena diharapkan mampu mencegah kebocoran data pribadi masyarakat yang terus berulang. Data pribadi yang dimaksud, antara lain, nomor induk kependudukan, nomor telepon, nomor pokok wajib pajak, dan nomor rekening.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Data PeduliLindungi Bocor, Komisi I DPR Cari Siapa yang Paling Bertanggung JawabSetiap pengendali data harus menerapkan standar pelindungan optimal menjaga data yang berada dalam pengendaliannya.
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna DPR sahkan RUU Papua Barat Daya menjadi undang-undangRapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi ...
Baca lebih lajut »
Ahli: Partisipasi Bermakna Belum Dilaksanakan Dalam Pembuatan Undang-UndangMK seharusnya mengawasi proses pembentukan perundang-undangan oleh pemerintah dan DPR melalui kewenangan konstitusionalnya sebagai lembaga yudikatif. Kewenangan yang dimaksud melalui pengujian formil undang-undang. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
PHK di Mana-mana, Begini Aturan Pesangon dan Syaratnya bagi Karyawan PerusahaanBerikut aturan pesangon untuk pekerja yang terkena PHK beserta syarat sesuai undang-undang cipta kerja. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Profil 3 Kepala Staf TNI yang Kemungkinan jadi Pengganti Jendral Andika PerkasaJika merujuk pada undang-undang, Calon Panglima TNI berasal dari kepala staf 3 matra ada nama...
Baca lebih lajut »
Infografis Daftar 38 Provinsi dan Ibu Kota Provinsi di IndonesiaIndonesia resmi memiliki 38 provinsi. DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang atau UU.
Baca lebih lajut »