Tujuh Rekomendasi Komisi III DPR Terhadap Masalah di Wadas
"Untuk itu perlu dilakukan pemetaan kembali lokasi-lokasi sumber batu andesit yang dapat dilakukan pengalihan hak agar sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi risiko protes atau penolakan warga di sekitar Proyek Strategis Nasional," kata Desmond.Rekomendasi ketiga, Gubernur Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai diminta evaluasi kembali pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.
Keempat, Komisi III meminta Balai Besar Wilayah Sungai merealisasikan komitmen Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III pada 11 Februari untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan kepada pihak ketiga dan pihak lain.
Keenam, Komisi III meminta pemerintah menuntaskan pembayaran ganti rugi masyarakat yang berada di lokasi Bendungan Bener yang setuju mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan menteri. Terakhir, Komisi III akan melakukan pengawasan dan pemantauan lanjutan terhadap penyelesaian sengketa pemerintah dan warga pemilik tanah."Komisi III DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara Pemerintah dengan warga pemilik tanah," ujar Desmond.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Polemik Desa WadasTaufik tidak menjelaskan secara pasti waktu rapat yang digelar secara tertutup itu. Rapat akan digelar setelah Komisi III selesai rapat bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR: Aturan JHT Cair Usia 56 Kurang TepatKomisi IX DPR: Aturan JHT Cair Usia 56 Kurang Tepat
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Minta Aturan Baru JHT Ditinjau Ulang: Ini Memberatkan!Program JHT disorot lantaran kini hanya bisa diambil 100 persen di usia 56 tahun. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menilai aturan ini memberatkan.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPRD Pasca SKK Migas Belum Bisa Penuhi UndanganRencana Komisi I DPRD Sumenep mempertemukan nelayan dengan perwakilan SKK Migas Jabanusa, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan pihak lainnya gagal digelar Kamis (10/2).
Baca lebih lajut »
Komisi II Gelar Fit And Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu Hari Ini, Senin 14 FebruariFit and proper test ini akan menyaring dan mendapatkan anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 yang terbaik dan berkualitas.
Baca lebih lajut »
Komisi II Gelar Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu Hari Ini | merdeka.comAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menjamin fit and proper test akan dilakukan secara terbuka dan independen.
Baca lebih lajut »