Komisi IX DPR: Aturan JHT Cair Usia 56 Kurang Tepat

Indonesia Berita Berita

Komisi IX DPR: Aturan JHT Cair Usia 56 Kurang Tepat
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 cnbcindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 74%

Komisi IX DPR: Aturan JHT Cair Usia 56 Kurang Tepat

Jakarta, CNBC Indonesia-

Anggota Komisi IX DPR-RI, Saleh Partaonan Daulay menyebutkan Permenaker No.2/2022 terkait pencairan JHT usia 56 tahun merupakan wilayah kebijakan pemerintah. Namun aturan ini cukup mengejutkan dan sangat disayangkan mengingat kondisi ekonomi sulit akibat pandemi dan jauh dari aspirasi pekerja. Sehingga DPR mengharapkan pemerintah melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait kebijakan strategis ini dan jangan ada kesan pekerja ditinggal saat pembahasan aturan terkait pekerja.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

cnbcindonesia /  🏆 7. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi IX DPR Minta Aturan Baru JHT Ditinjau Ulang: Ini Memberatkan!Komisi IX DPR Minta Aturan Baru JHT Ditinjau Ulang: Ini Memberatkan!Program JHT disorot lantaran kini hanya bisa diambil 100 persen di usia 56 tahun. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menilai aturan ini memberatkan.
Baca lebih lajut »

Anggota Komisi IX DPR Sebut Permenaker JHT Tidak Masuk AkalAnggota Komisi IX DPR Sebut Permenaker JHT Tidak Masuk Akal'Bayangkan, seorang peserta harus menunggu 15 tahun untuk mencairkan JHT jika berhenti di usia 41 tahun. Ini tidak masuk akal,' ujar Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher
Baca lebih lajut »

Komisi Olahraga DPR Komentari Sirkuit MotoGP Mandalika yang Dikeluhkan PembalapKomisi Olahraga DPR Komentari Sirkuit MotoGP Mandalika yang Dikeluhkan PembalapKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda nilai para pembalap MotoGP perlu dimintai opini perihal Sirkuit Mandalika guna evaluasi karena trek sirkuit dikeluhkan kotor.
Baca lebih lajut »

Komisi X soal Trek MotoGP Mandalika Kotor: Jangan Sampai Indonesia TercorengKomisi X soal Trek MotoGP Mandalika Kotor: Jangan Sampai Indonesia TercorengWakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf meminta panitia penyelenggara mengantisipasi keluhan-keluhan dari rider MotoGP.
Baca lebih lajut »

Komisi II Gelar Fit And Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu Hari Ini, Senin 14 FebruariKomisi II Gelar Fit And Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu Hari Ini, Senin 14 FebruariFit and proper test ini akan menyaring dan mendapatkan anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 yang terbaik dan berkualitas.
Baca lebih lajut »

Komisi II Gelar Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu Hari Ini | merdeka.comKomisi II Gelar Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu Hari Ini | merdeka.comAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menjamin fit and proper test akan dilakukan secara terbuka dan independen.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 16:42:32