Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda nilai para pebalap MotoGP perlu dimintai opini perihal Sirkuit Mandalika guna evaluasi karena trek sirkuit dikeluhkan kotor.
"Saya kira tidak ada salahnya sebagai bagian dari antisipasi semuanya setelah gelar tes pramusim MotoGP ini pihak panitia meminta opini langsung dari para pembalap, kalau perlu semuanya satu persatu dimintai bagaimana evaluasi atas pelaksanaan tes pramusim," kata Huda kepada wartawan, Sabtu .
"Melalui opini yang mereka berikan saya kira panitia bisa langsung melakukan evaluasi untuk nanti menyiapkan secara penuh dan maksimal pada perhelatan yang sesungguhnya yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 18 sampe 20 Maret," tambahnya.Dia menyebut beruntung kekurangan dari lintasan Sirkuit Mandalika telah diketahui sejak tes MotoGP di hari pertama. Sebab, kata dia, panitia pelaksana akan punya banyak waktu untuk segera memperbaiki apa yang dikeluhkan para rider.
"Karena itu kita masih ada waktu untuk berbenah dan kita berharap mata dunia akan puas baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara virtual dan siaran dari berbagai channel yang akan menyiarkan perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika," ucapnya. Seperti diketahui, Rider MotoGP menggelar tes pramusim di Sirkuit Mandalika. Tes kedua musim ini setelah di Malaysia. Hari pertama digelar pada Jumat .disuguhi trek yang kotor akibat hujan yang mengguyur lintasan malam harinya. Tanah dan kerikil masuk ke trek, yang cukup berbahaya jika 'dilahap' motor pembalap.
Imbasnya, sesi tes sempat ditangguhkan. Pertemuan digelar karena pembalap mengeluhkan kondisi trek yang cukup kotor.Simak juga Video: Permintaan Warga Lokal ke ITDC Saat Gelaran MotoGP Mandalika
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi III DPR: Jumlah Warga Desa Wadas yang Menolak Tambang Lebih BanyakMasyarakat Desa Wadas mayoritas menolak penambangan batu andesit. Warga yang setuju pun sampai saat ini belum medpatkan informasi jelas soal ganti rugi.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IX DPR Sebut Permenaker JHT Tidak Masuk Akal'Bayangkan, seorang peserta harus menunggu 15 tahun untuk mencairkan JHT jika berhenti di usia 41 tahun. Ini tidak masuk akal,' ujar Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Minta Aturan Baru JHT Ditinjau Ulang: Ini Memberatkan!Program JHT disorot lantaran kini hanya bisa diambil 100 persen di usia 56 tahun. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menilai aturan ini memberatkan.
Baca lebih lajut »
Komisi X soal Trek MotoGP Mandalika Kotor: Jangan Sampai Indonesia TercorengWakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf meminta panitia penyelenggara mengantisipasi keluhan-keluhan dari rider MotoGP.
Baca lebih lajut »
7 Pegawai Positif Covid-19, Komisi Informasi Pusat Terapkan Kebijakan WFHKomisi Informasi Pusat (KIP) yang beralamat di Gedung BSG Lt 9, Jalan Abdul Muis Nomor 40 Jakarta Pusat memutuskan menerapkan work from home (WFH) bagi pegawainya...
Baca lebih lajut »
Komisi I DPRD Pasca SKK Migas Belum Bisa Penuhi UndanganRencana Komisi I DPRD Sumenep mempertemukan nelayan dengan perwakilan SKK Migas Jabanusa, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan pihak lainnya gagal digelar Kamis (10/2).
Baca lebih lajut »