Peneliti Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, merespon penunjukan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog. Eliza menduga langkah ini untuk percepatan serapan gabah petani agar harga stabil menjelang panen raya. Ia melihat potensi koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah melalui keterlibatan TNI. Namun, Eliza juga menyoroti risiko dwifungsi TNI dan sentimen negatif masyarakat terhadap pendekatan militeristik
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, menanggapi soal penunjukan Mayor Jenderal Tentara Indonesia Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Wahyu Suparyono. Novi merupakan perwira TNI aktif yang ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bos Bulog per 7 Februari 2025.
Pendekatan ini juga diharapkan dapat menjaga harga gabah petani tidak jatuh pada saat panen raya Kendati demikian, Eliza membeberkan ada berbagai risiko dari penunjukkan aparat dalam jajaran Bulog. Ia menjelaskan ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengarah pada dwifungsi TNI, di mana militer mengambil peran yang seharusnya menjadi ranah sipil. Masyarakat yang mengalami masa pemerintahan dengan pendekatan militeristik di masa lalu juga akan merasa was-was dengan tren ini.
TNI BULOG GOVENMENT POLICY RICE PRODUCTION AGRIBUSINESS
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dirut Bulog Diganti, Erick Thohir Tunjuk Mantan Asisten Panglima TNI Novi Helmy Prasetya Pimpin BulogMenteri BUMN Erick Thohir melakukan pergantian Direksi Perum Bulog dan menetapkan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Baca lebih lajut »
Jadi Dirut Bulog, Mayjen Novi Tegaskan Masih Aktif Sebagai Prajurit TNIMayjen TNI Novi Helmy Prasetya masih aktif di TNI meski kini menjabat dirut Bulog.
Baca lebih lajut »
Bulog Butuh Rp 57 Triliun untuk Kelola Beras 4,7 Juta TonDirektur Keuangan Bulog Perum Bulog Iryanto Hutagaol menyatakan Bulog membutuhkan anggaran Rp 57 triliun untuk mengelola 4,7 juta ton beras sepanjang 2025. Bulog saat ini memiliki stok beras sekitar 1,7 juta ton dan mendapat perintah dari Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada awal 2025. Iryanto menjelaskan skema pendanaan Bulog sebagian besar berasal dari APBN, namun seringkali dana tersebut diterima setelah Bulog selesai menyalurkan beras. Untuk menyerap beras sebelum mendapatkan dana pemerintah, Bulog perlu meminjam dari perbankan.
Baca lebih lajut »
Panglima TNI Pertimbangkan Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi TentaraPanglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto soroti proses rekrutmen calon prajurit TNI
Baca lebih lajut »
Direktur Utama Perum Bulog: Bulog Tetap BUMN, Transformasi Masih BerjalanDirektur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono menegaskan bahwa Bulog tetap akan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2025. Meskipun demikian, persiapan proses transformasi Bulog menjadi badan otonom, seperti OJK atau BPJS Ketenagakerjaan, masih terus berlangsung. Bulog tetap berada di bawah payung Kementerian BUMN dan mengikuti regulasi terkait BUMN.
Baca lebih lajut »
Demi Wajib Beli Beras Petani 3 Juta Ton, Bulog Sampai Ajak TNISebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan, tidak akan ada impor beras untuk tahun 2025 ini.
Baca lebih lajut »