Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono menegaskan bahwa Bulog tetap akan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2025. Meskipun demikian, persiapan proses transformasi Bulog menjadi badan otonom, seperti OJK atau BPJS Ketenagakerjaan, masih terus berlangsung. Bulog tetap berada di bawah payung Kementerian BUMN dan mengikuti regulasi terkait BUMN.
Direktur Utama Perum Bulog , Wahyu Suparyono menegaskan bahwa Bulog tetap akan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara . Pernyataan itu disampaikan guna menjawab isu terkait Perum Bulog yang bakal bertransformasi menjadi badan otonom , sekelas Otoritas Jasa Keuangan atau BPJS Ketenagakerjaan.'Tahun 2025 ini kami tetap dan masih berjalan selaku operator pangan sebagai Perum Bulog , atau sebagai badan usaha milik negara,' kata Wahyu di Bulog Corporate University, Jakarta, Rabu .
Sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah membahas rancangan awalnya di Kantor Perum Bulog, Jakarta. Menko Zulkifli Hasan mengatakan rapat perdana Kementerian dan Lembaga ini jadi tindak lanjut perintah Prabowo.'Tadi memang banyak diskusinya karena ini baru rapat pertama,' kata Zulkifli Hasan di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, pada 28 November 2024.Soal landasan aturan juga jadi salah satu poin kajian.
Perum Bulog BUMN Transformasi OJK Badan Otonom
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bulog Butuh Rp 57 Triliun untuk Kelola Beras 4,7 Juta TonDirektur Keuangan Bulog Perum Bulog Iryanto Hutagaol menyatakan Bulog membutuhkan anggaran Rp 57 triliun untuk mengelola 4,7 juta ton beras sepanjang 2025. Bulog saat ini memiliki stok beras sekitar 1,7 juta ton dan mendapat perintah dari Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada awal 2025. Iryanto menjelaskan skema pendanaan Bulog sebagian besar berasal dari APBN, namun seringkali dana tersebut diterima setelah Bulog selesai menyalurkan beras. Untuk menyerap beras sebelum mendapatkan dana pemerintah, Bulog perlu meminjam dari perbankan.
Baca lebih lajut »
Patrick Walujo Tetap Jadi Direktur Utama GOTO hingga 2029Direktur Utama GOTO, Patrick Walujo, akan menjabat hingga tahun 2029. Pengumuman ini dipublikasikan pada 6 Januari 2025 dan disambut positif oleh Presiden Komisaris GOTO, Agus D. W. Martowardojo. Kinerja GOTO yang tumbuh signifikan di bawah kepemimpinan Patrick selama setahun terakhir menjadi landasan pengumuman ini.
Baca lebih lajut »
KPK Periksa Eks Direktur Utama Taspen Terkait Dugaan Korupsi InvestasiKPK memeriksa mantan Direktur Utama PT Taspen Iqbal Lantaro terkait dugaan korupsi investasi PT Taspen tahun 2019. Kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dua tersangka telah ditetapkan, yaitu mantan Direktur Utama PT Taspen dan Direktur Utama PT Insight Investments Management.
Baca lebih lajut »
KPK Panggil Direktur Utama PT Hutama Karya sebagai Saksi Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans SumatraKPK memeriksa Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto, terkait dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatra tahun 2018-2020. Selain Budi Harto, KPK juga memanggil sebelas saksi lainnya.
Baca lebih lajut »
Direktur UI: Merger BUMN Karya dan Perkeretaapian Perlu DilakukanToto Pranoto, Direktur BUMN Universitas Indonesia, mendorong merger di perusahaan pelat merah, khususnya BUMN Karya dan sektor perkeretaapian, untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Ia menilai penggabungan BUMN Karya menjadi 3 entitas dengan fokus khusus dapat mengurangi persaingan tidak sehat dan memperkuat keahlian masing-masing.
Baca lebih lajut »
Direktur Utama Hutama Karya Mangkir dari Pemeriksaan KPKBudi Harto, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Aliani Febriyanti, staf admin dan keuangan PT Sanitarindo Tangsel Jaya (STJ), tidak hadir saat dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahun Anggaran 2018-2020.
Baca lebih lajut »