Selama menjabat Tjahjo mengaku meneken 50 SK per hari.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tjahjo Kumolo tinggal menghitung hari mengakhiri masa jabatannya sebagai menteri Dalam Negeri. Namun ia justru merasa waktu menuju pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober berjalan lama.
Menurut dia, informasi terakhir rencana pelantikan kabinet kerja jilid II akan dilakukan pada 20 sampai 23 Oktober. Ia berterima kasih karena telah diberikan kepercayaan mengemban lima jabatan dalam periode kepemimpinan pertama Jokowi. Selain Mendagri, Tjahjo menjabat sebagai Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan wakil ketua Komisi Kepolisian Nasional . Ia juga pernah menjabat menteri Pertahanan sementara, dan beberapa waktu lalu ditunjuk sebagai pelaksana tugas menteri Hukum dan HAM.
"SK saya teken sesuai Undang-Undang, saya enggak kenal tapi saya teken tunjuk sebagai pejabat daerah tingkat II yang di mana tiap tahun bergantian," tutur Tjahjo.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polda Metro Larang Demo hingga Pelantikan Presiden-Wapres 20 OktoberKepolisian melarang aksi unjuk rasa mulai Selasa besok hingga hari pelantikan Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2019.
Baca lebih lajut »
31.000 Petugas Amankan Pelantikan Presiden pada 20 Oktober IniPersonel gabungan diterjunkan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat termasuk, tamu negara asing yang akan menghadiri acara pelantikan.
Baca lebih lajut »
Kapolda Metro: 'Izin' Aksi Unjuk Rasa Tak Akan Diterima Selama 15-20 OktoberKapolda Metro Jaya tidak akan mengizinkan demo saat pelantikan presiden. Hal itu untuk menjaga situasi kondusif. DemoMahasiswa PelantikanPresiden
Baca lebih lajut »
YLBHI: Pelarangan Demo Hingga 20 Oktober InkonstitusionalHak menyampaikan pendapat, hak aksi itu dijamin oleh UUD dan UU Nomor 9 Tahun 1998.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR minta masyarakat tunggu DPR bekerja setelah 20 OktoberKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani mengatakan agar masyarakat menunggu DPR dan Pemerintah bekerja setelah pelantikan Presiden dan Wakil ...
Baca lebih lajut »