Dua anggota PPK dan PPS di Kupang dipecat karena terlibat politik praktis. Bawaslu menegaskan pentingnya netralitas penyelenggara pemilu.
Rabu, 09 Okt 2024 19:06 WIBSatu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan satu Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur , dipecat. Mereka dipecat karena terbukti terlibat politik praktis.
Mereka adalah Milumagden Tafui, anggota PPK Kecamatan Taebenu, dan Arkial Bunda anggota PPS Baumata Utara, yang terbukti mendukung salah satu pasangan calon.
Pelanggaran tiga orang tersebut berdasarkan temuan Bawaslu pada 28 Agustus 2024 tentang adanya keterlibatan anggota PPK pada saat pendaftaran calon bupati Kupang periode 2024-2029. Reo telah memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran kepada ketiganya ke KPU untuk menindaklanjuti temuan tersebut."Alasan mendasar dari pemberian sanksi kepada para terlapor adalah perbuatan mereka melanggar sumpah janji sebagai penyelenggara pemilu," ujar Reo.
Reo menegaskan setiap penyelenggara dituntut untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis atau menghindar dari tindakan yang bersifat partisan mendukung calon tertentu di Pilkada 2024. Reo berharap pemecatan dua orang tersebut menjadi pelajaran untuk penyelenggara pemilu agar lebih bersikap netral dan menjaga integritas. Sehingga Pilkada 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Pemecatan Pps Pilkada 2024 Pilkada Ntt Pilbup Kupang
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gaji PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pilkada 2024: Ketua Hingga SatlinmasStruktur kompensasi ini mencerminkan tingkat tanggung jawab dan kompleksitas tugas masing-masing peran dalam penyelenggaraan Pilkada.
Baca lebih lajut »
Tugas dan Rincian Gaji PPK, PPS, KPPS, dan PTPS di Pilkada 2024Pilkada 2024 melibatkan PPK, PPS, KPPS, dan PTPS. Artikel ini merinci gaji dan tugas masing-masing panitia untuk memastikan pemilu berjalan adil dan transparan.
Baca lebih lajut »
PPK GBK Pastikan Permohonan Perpanjangan HGB Hotel Sultan DitolakKharis juga menegaskan bahwa PPK GBK sudah memiliki rencana induk untuk menggunakan lahan Hak Pengelolaan (HPL) 1/Gelora.
Baca lebih lajut »
Puskesmas di Medan Tengah Berproses Terapkan PPK BLUDPuskesmas di Medan tengah berproses untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berbagai persyaratan, baik teknis subtantif
Baca lebih lajut »
Dugaan Korupsi Alat Pelindung Diri Kemenkes Saat Covid-19 Rugikan Negara Rp 319 MiliarSalah satu tersangka yang ditahan KPK adalah mantan PPK pada Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budi Sylvana.
Baca lebih lajut »
KPU Jemput Bola Sosialisasi Pilkada di Pasar Nangka KemayoranKPU Jakarta Pusat jemput bola mendata masyarakat pemilih yang ingin menggunakan hak pilih di Pilkada Jakarta 2024.Bersama PPK dan PPS
Baca lebih lajut »