WFH yang telah diinstruksikan Kementerian Dalam Negeri demi menekan polusi tak akan bikin ekonomi kembali melemah.
Foto: Kepala BKF Febrio Kacaribu saat menjadi narasumber dalam seminar on Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates di Jakarta, Rabu . Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Natham Kacaribu menilai
Sebagai informasi, pada 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 3,69% dari sebelumnya pada 2020 terkontraksi 2,07%. Sementara itu, pada 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% dan pada 2023 ditargetkan tumbuh 5,3% dan pada 2024 sebesar 5,2%."Jadi enggak terpengaruh. Terbukti waktu kita 2021, 2022, ekonomi kita jalan sangat baik walaupun mayoritas dari kita malah kerja dari rumah dan konsumsi cukup tinggi.
"Karena DKI menjadi barometer nasional, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," kata dia dalam diskusi virtual di kanal YouTube INDEF, Selasa, . Dia mengatakan kebijakan WFH hanya bisa dilakukan sebagai solusi sementara upaya mengurangi polusi. Dia mengatakan pemerintah butuh mencari solusi jangka panjang, yakni mengatasi sumber utama penyebab polusi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Indonesia Gagal Dapat Dana Pandemic Fund Putaran Pertama, Kemenkeu Buka SuaraKementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap Indonesia bisa mendapatkan dana hibah dari Pandemic Fund di putaran kedua. Lantaran, diputaran pertama Indonesia tidak berhasil lolos.
Baca lebih lajut »
Murka Disindir Arie Kriting! Nursyah Kini Tak Anggap Indah Permatasari Sebagai AnakNursyah mengaku ingin hidup tenang dengan anak-anaknya yang lain.
Baca lebih lajut »
ASN Pemprov DKI WFH Mulai Hari Ini: Dilarang Pulkam, Ke Pasar Pun Tak BolehEtty menegaskan, pengawasan akan diberlakukan bagi ASN yang WFH sehingga akan ada sanksi bagi ASN yang melanggar
Baca lebih lajut »
ASN Pemprov DKI Jakarta Begins Undergoing WFHThe DKI Jakarta state civil apparatus implemented a work from home policy starting Monday (21/8/2023). This policy is the DKI Jakarta Provincial Government's response to Jakarta's poor air quality.
Baca lebih lajut »
Kebijakan WFH, Pemprov DKI Larang ASN KeluyuranPemprov DKI Jakarta melarang aparatur sipil negara (ASN) berkeluyuran selama penerapan kebijakan 50 persen bekerja dari rumah (WFH).
Baca lebih lajut »