Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengungkap beberapa tantangan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama terkait dengan backlog rumah yang masih tinggi dan kurangnya big data perumahan. Selain itu, perizinan yang rumit dan akses pembiayaan bagi masyarakat sektor informal juga menjadi tantangan.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengungkapkan beberapa tantangan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tantangan ini tidak lepas dari masalah jumlah backlog di Indonesia saat ini. Ia menyebut, pada tahun 2010 lalu jumlah backlog di Indonesia adalah 13,5 juta rumah. Kemudian, 10 tahun kemudian yakni pada tahun 2020 turun menjadi 12,7 juta rumah. Ia menilai penurunan tersebut sedikit, tidak lebih dari 10 persen.
Lalu, berdasarkan data pada tahun 2023, jumlah backlog di Indonesia kembali turun menjadi 9,9 juta rumah. Namun, ini bukan fenomena yang positif. 'Kemudian, pada tahun 2023 tiba-tiba ada angka yang turun menjadi 9,9 juta. Kami sebagai pelaku pun juga agak bertanya. Nah untuk menjawab itu. Di Indonesia saat ini belum ada big data mengenai perumahan,' kata Joko saat hadir di acara Mandiri Investment Forum 2025, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Ia menuturkan big data perumahan tersebut dibutuhkan bagi pengembang, perbankan, bahkan pemerintah untuk mengetahui jumlah rumah yang dibutuhkan saat ini. Big data perumahan juga dapat membantu dalam penyusunan road map perumahan. 'Nah itulah mengapa, kami diminta tim satgas perumahan, selalu meminta BPS ini diajak bicara sehingga kita punya data yang terukur. Ketika kita punya data yang terukur kita bisa berbicara road map,' jelas Joko. Selain itu, adanya big data perumahan dapat mencegah adanya kekeliruan data. Ia menemukan di lapangan ada rumah yang tidak tersalurkan, padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah. 'Salah satu kesulitan kita adalah Ketika kita berbicara backlog ada suasana over supply. Backlognya 9,9 juta tapi ada over supply. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mendapatkan acuan data yang reliable,' ucapnya. Tantangan kedua adalah mengenai perizinan. Meskipun saat ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah berusaha mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, di lapangan kondisinya berbeda. 'Kami pelaku beberapa kali juga sudah menyampaikan bahwa memang Pak Menteri mendapatkan faktual bahwa on the spot ataupun sidak ataupun kunjungan mendapatkan data yang berbeda. Tetapi Ketika operasional daily itu kondisinya berbeda,' ungkapnya. Tantangan berikutnya adalah banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal tidak mendapat kemudahan pelayanan pembiayaan. Sektor informal ini merupakan masyarakat yang bekerja tanpa memiliki slip gaji seperti tukang sayur, tukang ojeg, penjual bakso, dan sebagainya. Padahal masyarakat di sektor informal juga membutuhkan layanan seperti KPR. Joko mengatakan, pihaknya telah berusaha agar masyarakat dari sektor informal mendapat jatah 10 persen dari total kuota penyaluran FLPP. 'Yang harus kita tahu lagi adalah sektor informal yang jumlahnya sangat besar. Ini kan belum mendapat akomodasi yang proper dari sektor perbankan. Kita akhirnya mendorong, Pak Heru juga setuju, di segmen FLPP ini ada minimal 10 persen itu adalah dari sektor informal,' ungkapnya.
PERUMAHAN BACKLOG BIG DATA PERIZINAN PEMBIAYAAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
OJK Dukung Kolaborasi Pembiayaan Rumah untuk Atasi Tantangan Program Tiga Juta RumahOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan pembiayaan untuk berkolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) guna mengatasi tantangan dalam pembiayaan program tiga juta rumah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendanaan dan memastikan kelancaran program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca lebih lajut »
Transportasi Publik Jadi Syarat Lokasi Rumah dalam Program Tiga Juta RumahPengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menekankan pentingnya integrasi sistem transportasi publik dalam program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Nirwono, ketersediaan transportasi publik yang terintegrasi menjadi faktor penentu minat masyarakat untuk menghuni rumah yang akan dibangun.
Baca lebih lajut »
Bisnis Rumah Subsidi, Peluang atau Tantangan?Indonesia masih menghadapi ”backlog” kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta keluarga, sementara kebutuhan renovasi mencapai 26,9 juta rumah.
Baca lebih lajut »
Jakarta Menghadapi Tantangan Banjir, Solusi Menata Kota sebagai Rumah Bagi AirArtikel ini membahas tentang permasalahan banjir yang kerap terjadi di Jakarta akibat sistem drainase yang tidak efektif dan perubahan fungsi lahan. Dikaitkan dengan sejarah pembangunan kota, artikel ini menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam mengatasi masalah banjir, yaitu dengan menata kota sebagai rumah bagi manusia dan air.
Baca lebih lajut »
Lecornu Berkeliling Rumah Prabowo, Diskusi Tantangan Geopolitik dan Kerja Sama PertahananMenteri Pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu, diundang untuk berkeliling rumah Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, dalam kunjungannya ke Indonesia. Keduanya membahas berbagai isu strategis, termasuk tantangan geopolitik dan kerja sama pertahanan. Lecornu memberikan kenang-kenangan berupa helm pilot tempur kepada Prabowo, sebagai simbol persahabatan antara kedua negara.
Baca lebih lajut »
Ekonom Mandiri-Ketum REI Bahas Tantangan Program 3 Juta Rumah di MIF 2025Pemerintah Prabowo Subianto targetkan Program Tiga Juta Rumah untuk MBR. Tantangan akses kredit dan pembiayaan sektor informal jadi perhatian utama.
Baca lebih lajut »