Bawaslu tidak diberi akses oleh KPU untuk memeriksa dokumen bacaleg Pemilu 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu berencana mengadukan pimpinan Komisi Pemilihan Umum RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu . Rencana itu akan jadi kenyataan apabila KPU tak kunjung memberikan Bawaslu akses memadai untuk mengecek dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif Pemilu 2024.mengatakan, sudah 1,5 bulan tahapan pendaftaran dan verifikasi bakal caleg berjalan, pihaknya hanya bisa melihat dokumen para kandidat itu di tempat verifikasi KPU.
Hanya saja, lanjut dia, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memohon agar Bawaslu tidak mengambil langkah tersebut. Hasyim disebut berjanji akan memberikan Bawaslu akses memadai melihat dokumen persyaratan bakal caleg. Permohonan dan janji itu disampaikan ketika Bagja bertemu Hasyim dan Sekjen KPU Bernard Darmawan beberapa hari lalu.
"Kami melayangkan surat ke KPU, namun jika kemudian tetap 15 menit, ya mohon maaf dan mohon ampun ," ujar Bagja kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu dan KPU Siap Jalankan Putusan MK Gunakan Sistem Proporsional Terbuka di Pemilu 2024Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan sistem pemilihan legislatif proporsional dengan daftar terbuka dalam Pemilu 2024 mendatang.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Siapkan Strategi Awasi Politik Uang pada Masa Kampanye Pemilu 2024Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan akan melakukan pengawasan pada masa kampanye pemilihan umum (Pemilu 2024). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)...
Baca lebih lajut »
AMSI Audiensi dengan KPU, Kerja Sama Cek Fakta Pemilu 2024Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut baik ajakan kerjasama yang diajukan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) untuk menyajikan program jurnalisme cek fakta pada pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Pemilu 2024 Tetap Bisa Coblos Caleg, KPU Lanjutkan Tahapan Sesuai Desain Awal - Jawa PosSistem pemilu yang bakal digunakan pada 2024 akhirnya mendapat kepastian hukum. Kepastian itu didapat setelah keluarnya putusan MK.
Baca lebih lajut »
Cara AMSI dan KPU Cegah Hoaks saat Pemilu 2024Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut baik kerja sama yang diajukan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) untuk menyajikan program jurnalisme cek fakta pada Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
MK Tolak Sistem Pemilu Tertutup, Pemilu 2024 Tetap Coblos Caleg!MK menolak permohonan uji materi terhadap Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Baca lebih lajut »