Tak seperti periode pertama, kali ini Jokowi belum melibatkan KPK dalam membentuk kabinetnya. KPK
) membenarkan pihaknya tidak dilibatkan dalam penyusunan Kabinet Kerja jilid II. Berbeda dengan kepemimpinan Joko Widodo pada periode pertama, KPK pada waktu itu dilibatkan dalam menyusun kabinet.Meski demikian, Syarif mengaku tidak mempermasalahkan pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak melibatkan KPK. Syarif menyadari penyusunan kabinet merupakan hak dan kewenangan presiden."Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau kami diminta, kami akan memberikan masukan.
Dia hanya berharap agar Jokowi memilih pembantu yang memiliki integritas dan jejak rekam yang baik. Selain itu, pemilihan calon menteri berasal dari profesional di bidangnya masing-masing. "Kami berharap yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kami berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang akan dia kerjakan," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kabinet Rampung Disusun Jokowi, KPK Mengaku Tak DilibatkanUntuk periode kedua kepemimpinannya, Jokowi mengaku telah selesai menyusun kabinet. Namun, KPK mengaku tak turut dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet itu. KPK KabinetJokowi
Baca lebih lajut »
Penyusunan Kabinet, KPK Akui Tak DilibatkanKPK mengakui bahwa tidak dilibatkan Presiden terpilih Joko Widodo dalam proses penyusunan kabinet.
Baca lebih lajut »
Mengaku Tak Dilibatkan Jokowi saat Pilih Menteri Kabinet Kerja Jilid II, Ini Kata KPK - Tribun WowKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam pemilihan menteri Kebinet Kerja jilid II.
Baca lebih lajut »
Penyusunan Kabinet, KPK Mengaku Tak DilibatkanKPK mengakui bahwa tidak dilibatkan Presiden terpilih Joko Widodo dalam proses penyusunan kabinet.
Baca lebih lajut »
KPK sebut salah ketik dalam revisi UU KPK karena dibuat terburu-buruWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut salah ketik atau "typo" dalam revisi Undang-Undang KPK karena dibuat ...
Baca lebih lajut »
Tak Ada Perppu KPK Sampai Deadline, BEM Trisakti Belum Akan DemoMeskipun 'deadline' agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK berakhir, BEM Trisakti dan sejumlah perwakilan mahasiswa tak akan menggelar demo pada esok hari. Kenapa? DemoMahasiswa PerppuKPK
Baca lebih lajut »