Dengan dibukanya tahapan Pilkada, KPU meminta pemerintah dan DPR agar memastikan dana Pilkada
. Termasuk dana pembelian alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri , masker, sarung tangan, sabun cuci tangan dan sebagainya. "KPU perlu mendapatkan kepastian dukungan anggaran. Karena para Panitia Pemungutan Suara tidak mungkin melaksanakan verifikasi faktual sebelum mendapatkan kepastian mengenai Alat Pelindung Diri ," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers di gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat malam.
Ia menjelaskan KPU telah memenuhi semua komitmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahapan pemilihan lanjutan. Diantaranya menyusun PKPU tentang pelaksanaan Pemilihan 2020 di tengah mewabahnya Covid-19 dan revisi PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta melakukan realokasi anggaran. Setelah semua itu selesai maka saatnya memulai tahapan Pilkada.
Menurutnya, KPU melakukan perubahan jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan. Awalnya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 18 Juni 2020, namun diundur menjadi 24 Juni 2020. "Selain pengunduran jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan, KPU juga akan mengundurkan jadwal penyerahan data pemilih tambahan dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU yang semula tanggal 15 Juni 2020 menjadi 18 Juni 2020," tutup Arief.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU Mundurkan Jadwal Tahapan Verifikasi Faktual Pilkada 2020KPU mengundurkan jadwal tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dan penyerahan daftar pemilih tambahan ke Kemendagri.
Baca lebih lajut »
PKPU Jadwal Pilkada Diresmikan, KPU Lanjutkan Tahapan 15 Juni 2020Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada 15 Juni mendatang.
Baca lebih lajut »
KPU tidak siap kalau pilkada menggunakan 'e-voting'Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan KPU tidak siap kalau menerapkan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting dalam penyelenggaraan ...
Baca lebih lajut »
KPU tidak Siap Jika |em|e-Voting|/em| Diterapkan pada Pilkada 2020 |Republika OnlineKPU mengaku tidak siap jika e-voting diterapkan pada Pilkada 2020.
Baca lebih lajut »
KPU Berencana Larang Arak-arakan Saat Pendaftaran Pilkada 2020Rancangan-rancangan ini KPU tuangkan dalam draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam.
Baca lebih lajut »
Pilkada bisa ditunda jika syarat diajukan KPU tak bisa dipenuhiKetua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyebutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang direncanakan pada 9 Desember 2020 dapat ditunda jika ...
Baca lebih lajut »