KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan untuk akhiri konflik agraria
yang berkeadilan. Ulil mengungkapkan beberapa waktu terakhir pihaknya menyaksikan praktik yang menyalahi aspirasi tentang keadilan tata ruang, seperti tanah rakyat direbut dan dipakai untuk pembangunan tertentu, tetapi mereka tidak mendapatkan kompensasi yang adil.
Lebih lanjut, Ulil mengatakan NU meminta pemerintah memperkuat pengorganisasian masyarakat dalam bentuk kompensasi dan fasilitasi pendidikan, keterampilan dan serta pendampingan terutama bagi kelompok rentan dalam mengakses sumber-sumber agraria dan pengelolaannya, termasuk memperkuat praktek kelola sumber agraria yang lestari seperti model agroforestry, agroekologi dan pengembangan ekonomi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
1,1 Juta Hektar Tanah Terdampak Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2024Sekretaris Jenderal Konsorsium Perbaruan Agraria (KPA) Dewi Sartika menyampaikan bahwa terdapat 1,1 juta hektar tanah yang terdampak konflik agraria di Indonesia selama tahun 2024. Konflik ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengadaan tanah yang merampas hak masyarakat. Perkebunan menjadi sektor yang paling banyak terdampak dengan total 111 kasus.
Baca lebih lajut »
Eks Pimpinan KPK Soroti UU Kejaksaan yang Sarat Konflik KepentinganMantan Pimpinan KPK, Saut Situmorang menyoroti soal UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan khususnya terkait proses hukum terhadap jaksa harus melalui izin Jaksa Agung.
Baca lebih lajut »
Gus Iqdam Koar-koar Minta Dihujat Lagi Sama Netizen: Nanti Koleksi Mobil BertambahNetizen soroti ucapan Gus Iqdam yang meminta untuk dihujat kembali.
Baca lebih lajut »
ATR/BPN Terima Pinjaman Bank Dunia Rp5,72 Triliun untuk Program Agraria dan Tata RuangKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia untuk mendukung program agraria dan tata ruang di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Badan Bank Tanah Wajib Alokasikan 30% Aset Lahan untuk Reforma AgrariaBadan Bank Tanah diwajibkan mengalokasikan 30 persen dari aset lahannya untuk reforma agraria guna kepentingan rakyat. Aset lahan Badan Bank Tanah yang mencapai 33.115,6 hektar tersebar di 45 kabupaten/kota dan diperoleh dari berbagai sumber seperti tanah telantar, bekas hak, bekas tambang, dan lainnya. Aset ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk reforma agraria melalui kerjasama dengan pihak lain.
Baca lebih lajut »
PKP Bakal Kasih Bantuan PSU 50% buat Rumah Subsidi Ramah LingkunganKementerian PKP dorong pengembang perumahan subsidi untuk membangun rumah subsidi dengan sertifikat bangunan hijau.
Baca lebih lajut »