Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menilai perlu ada penguatan tugas Polri dalam UU Polri baru untuk menangani kejahatan siber.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Edi Hasibuan dalam seminar nasional Perlukah Revisi UU Polri di Jakarta, Sabtu . sudah menggangu keamanan dalam negeri, polisi perlu diberikan penguatan melakukan penindakan, pemblokiran, atau pemutusan serta pelambatan akses di ruang siber.Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini menilai kewenangan tersebut sangat penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di tengah nasyrakat.
Dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyrakat, menurut mantan anggota kompolnas ini, keadilan restoratif yang selama ini jadi program unggulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu dicantumkan dalam revisi Selain itu, dalam menjaga Kamtibmas agar selalu kondusif, penguatan tugas, fungsi, dan wewenang intelijen kepolisian perlu diperkuat antara lain kewenangan melakukan pengumpulan bahan informasi untuk tujuan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap berbagai ancaman keamanan negara.Termasuk soal perpanjangan masa usia pensiun anggota Polri dinilai sangat dibutuhkan.
Edi Hasibuan setuju dalam RUU Polri usia anggota Polri menjadi 60 tahun, anggota Polri yang memiliki keahlian khusus 62 tahun, serta pejabat fungsional Polri bintang 4 melalui Kepres bisa berusia sampai 65 tahun setelah mendapat pertimbangan DPR.
UU Polri Kejahatan Siber Hukum Nasional
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
HSI dorong revisi UU Polri pertegas status pegawai PolriDirektur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto mendorong revisi Undang-Undang Polri, untuk mempertegas status pegawai Polri dalam entitas ...
Baca lebih lajut »
Materi Revisi UU Polri Tidak Bahas Pokok Permasalahan PolriPara pengamat menilai sejumlah ketentuan baru dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Pori) membahayakan karena dapat membuat Polri menjadi lembaga super atau super-body.
Baca lebih lajut »
Infografis 5 Poin Krusial Revisi UU Polri dan Kilas Balik Pemisahan Polri-TNIRevisi UU Polri sedang bergulir di DPR. Namun, beberapa isi draf revisi UU Polri menuai sorotan publik. Terutama mengenai adanya sejumlah tambahan wewenang kepolisian.
Baca lebih lajut »
Soal Revisi UU TNI dan Polri, Komisi III DPR Jangan Terlalu CurigaKomisi III DPR RI memastikan pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri bakal dibahas secara transparan
Baca lebih lajut »
Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang IntelijenBeberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.
Baca lebih lajut »
Gerindra soal Revisi UU TNI dan Polri: Negara Bakal Rugi Anggota Pensiun Usia 58 TahunKetua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, menilai negara akan rugi jika TNI/Polri pensiun di usia 58 tahun. Sebab, di usia tersebut TNI/Polri masih aktif dan bugar.
Baca lebih lajut »