Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto mendorong revisi Undang-Undang Polri, untuk mempertegas status pegawai Polri dalam entitas ...
Jakarta - Direktur Eksekutif Human Studies Institute Rasminto mendorong revisi Undang-Undang Polri, untuk mempertegas status pegawai Polri dalam entitas sipil.
Keterkaitan status itu dengan identitas Polri menjadi pertanyaan mendasar, dalam konteks reformasi yang memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000. "Upaya ini harus terus dilanjutkan dengan memastikan bahwa Polri tidak hanya secara struktural, tetapi juga secara fungsional beroperasi dalam kerangka sipil," pesannya.
Lanjutnya, dukungan perangkat kesenjataan yang dimiliki Polri seperti senapan serbu dan pelontar roket merupakan senjata khas militer yang mematikan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU Polri Dikritik karena Beri Kewenangan Polisi Bisa Putus Internet, Polri: Masih DibahasKadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, revisi Undang-Undang Polri masih dalam pembahasan bersama.
Baca lebih lajut »
UU KIA Disahkan, Suami Berhak Dapat Cuti 2 Sampai 5 Hari Dampingi Istri MelahirkanDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang Undang.
Baca lebih lajut »
Berwenang Batasi Akses Internet Publik dalam RUU Polri, SafeNet: Sangat Mungkin DisalahgunakanDirektur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum menyoroti revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca lebih lajut »
Penggalangan Intelijen dalam Revisi UU Polri Dinilai Bertabrakan dengan Tupoksi BIN dan BAIS TNIKoordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyoroti revisi Undang-Undang Polri yang mengatur penggalangan Intelijen
Baca lebih lajut »
YLBHI Sebut Banyak Pasal Bermasalah Dalam Revisi UU Polri, Pemerintah Harus Lakukan Kajian MendalamKetua YLBHI Muhamad Isnur meminta pemerintah mengkaji secara mendalam revisi Undang-Undang Polri.
Baca lebih lajut »
Polisi Bisa Blokir Internet, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam RUU PolriKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian mengecam Rancangan Undang-Undang Kepolisian alias RUU Polri.
Baca lebih lajut »