Beberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.
Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang Intelijen Beberapa poin revisi UU yang menjadi sorotan Polri akan diberikan kewenangan mulai dari pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah menjadi sorotan menyusul beberapa poin krusial yang tercantum dalam aturan baru inisiasi DPR tersebut.
Beberapa poin lainnya yakni melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta melaksanakan kegiatan Intelkam Polri. 'Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan; dan/atau melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,' bunyi pasal tersebut seperti dikutip merdeka.com, Rabu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Respons Mahfud MD soal Rencana Pengesahan Revisi UU MK yang Pernah DitolakEks Menko Polhukam RI, Mahfud MD merespons soal rencana pengesahan revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah dan DPR.
Baca lebih lajut »
Respons Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK: Itu Wewenang Pembentuk Undang-UndangMenurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, hal itu adalah pembahasan revisi UU MK merupakan wewenang DPR selaku pembentuk undang-undang.
Baca lebih lajut »
PDIP Singgung Politik Akomodasi Bagi-bagi Kekuasaan, Ini Respons Demokrat Soal Revisi UU Kementerian Negara'Kalau kami di Demokrat justru ini lebih baik (revisi UU Kementerian Negara) karena memberikan ruang pilihan yang lebih luas kepada presiden terpilih,' ujar Herman.
Baca lebih lajut »
Diminta Revisi Permendikbud soal UKT, Ini Respons KemendikbudMahasiswa meminta Permendikbud ditinjau ulang karena menjadi salah satu penyebab naiknya biaya UKT di beberapa PTN termasuk Unri.
Baca lebih lajut »
Kemendag Revisi Aturan soal Impor, Begini Respons Asosiasi PengusahaPemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 Tahun 2024 yang efektif berlaku per 17 Mei 2024.
Baca lebih lajut »
Respons Puan soal Revisi UU MK dan RUU Penyiaran Dikritik Megawati di RakernasKetua DPR RI, Puan Maharani merespons pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi UU Penyiaran.
Baca lebih lajut »