Ahmad Riza Patria angkat bicara soal temuan pemborosan anggaran pengadaan rapid test senilai 1,19 miliar pada 2020. Ia tegaskan pihaknya membeli sesuai harga dari Kemekes.
"Kita mengikuti harga yang ditentukan pempus melalui Kemenkes. Jadi sesuai aturan dan ketentuan yang ada," kata Riza di Mako Cafe, Jakarta Selatan, Minggu .
Riza juga menyebut temuan tersebut termasuk ke dalam aspek administratif sehingga dia memastikan tidak ada ketentuan yang dilanggar.itu udah dijawab dan BPK sudah mengetahui tidak ada masalah. Tidak ada ketentuan yang dilanggar," ujarnya. Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga menjelaskan perihal pemborosan anggaran untuk pengadaanCOVID-19 senilai Rp 1,19 miliar. Kepala Dinkes DKI Widyastuti memastikan tidak ditemukan kerugian negara dalam pengadaan"Itu kegiatan di tahun 2020 dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan tidak ditemukan kerugian negara," kata Widyastuti saat ditemui di kantornya, Jl Kesehatan, Jakarta Pusat, Jumat .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penyebar Temuan BPK Soal Pemborosan Anggaran di DKI Cuma SensasiPEMPROV DKI sudah selesai menindaklanjuti sejumlah temuan BPK RI pada LKPD Tahun Anggaran 2020 yang belakangan menjadi sorotan publik. Mereka yang menyebarkan tidak paham.
Baca lebih lajut »
Pngamat: Temuan BPK Soal Pemborosan Alkes Jadi Ujian Anies BaswedanAdi Prayitno menilai Pemprov DKI Jakarta dan BPK perlu memberikan klarifikasi yang jelas soal apakah temuan itu menyebabkan kerugian keuangan negara.
Baca lebih lajut »
DKI soal Temuan BPK: Tak Ada Pemborosan Belanja Rapid TestDinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti temuan BPK terkait pengadaan rapid test antigen dan masker N95.
Baca lebih lajut »
Soal Pemborosan Dana Rapid Test, Dinkes DKI: tidak Ada Kerugian NegaraDinas Kesehatan DKI menegaskan bahwa temuan BPK soal pemborosan anggaran rapid test bukan kelalaian. Serta, tidak ada kerugian negara dari pembelanjaan tersebut.
Baca lebih lajut »
Sikap Kasad Andika Soal Penyalahgunaan Anggaran Diapresiasi |Republika OnlinePenyalahgunaan anggaran Dikjurbaif dan Dikjuktaif tak bisa ditoleransi
Baca lebih lajut »