Pngamat: Temuan BPK Soal Pemborosan Alkes Jadi Ujian Anies Baswedan TempoMetro
JAKARTA- Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai temuan Badan Pemeriksa Keunangan atau BPK merupakan ujian bagi kredibilitas kepemimpinan Anies Baswedan. Menurut dia, saat ini yang banyak muncul adalah opini publik terkait temuan tersebut, bukan substansinya. Pemprov DKI Jakarta dan BPK perlu memberikan klarifikasi yang jelas soal apakah temuan itu menyebabkan kerugian keuangan negara.
“Supaya tidak spekulatif memang harus dijelaskan bahwa temuan ini melanggar hukum dan merugikan keuangan pemerintah daerah atau tidak,” ucap dia. Pemborosan yang dimaksud adalah kelebihan pembayaran pada tahun 2020 untuk alat rapid test sebesar Rp 1,1 miliar dan masker N95 sekitar Rp 5,85 miliar. Temuan itu termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang disampaikan oleh BPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wagub DKI Jakarta soal Temuan BPK: Sebagian Kelebihan Bayar Gaji PNS Sudah DikembalikanBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut DKI Jakarta kelebihan bayar gaji PNS hingga Rp 862,7 juta.
Baca lebih lajut »
Tjahjo Telusuri Temuan BPK soal DKI Beri Gaji PNS MeninggalMenteri PANRB Tjahjo Kumolo tengah menindaklanjuti temuan BPK terkait pemberian gaji kepada PNS DKI yang sudah pensiun dan meninggal.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI soal Temuan BPK: Rp 200 Juta Sudah Kembali, Sisanya Masih ProsesWagub DKI buka suara terkait temuan Rp 862 juta untuk bayar gaji pegawai wafat-pensiun. Riza menyebut Rp 200 juta sudah dikembalikan dan sisanya masih proses.
Baca lebih lajut »
Jakarta sepekan, PPKM diperpanjang hingga temuan BPKBeragam berita seputar Jakarta telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan terakhir yang masih layak dibaca ...
Baca lebih lajut »
Temuan BPK di DKI: Boros Rapid Test dan Gaji PNS MeninggalBPK menemukan DKI Jakarta boros biaya pengadaan rapid test pada 2020 serta masih membayar gaji PNS yang sudah pensiun dan telah meninggal.
Baca lebih lajut »
Temuan BPK: Pemprov DKI Jakarta Masih Gaji Pegawai yang Meninggal dan PensiunAnggaran Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk menggaji pegawai yang sudah meninggal hingga pensiun pada 2020 mencapai Rp 862,7 juta.
Baca lebih lajut »