'Dengan disertai data awal yang konkret. KPK pastikan akan tindaklanjuti,' kata Ali.
Djoko Tjandra"Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati hak setiap pihak yang mengajukan praperadilan atas suatu penanganan perkara korupsi. Hal ini kami pandang sebagai bentuk perhatiannya pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Plt Jubir KPKDalam proses pengajuan praperadilan ini, pengadilan akan menguji dan memutuskan apakah pokok yang dipersoalkan memenuhi syarat atau tidak berdasarkan ketentuan pengajuan praperadilan.
"Sehingga kegiatan supervisi dinyatakan selesai ketika perkara dimaksud telah dilimpahkan ke pengadilan," kata Ali Fikri. Dengan demikian, perkara yang telah masuk dalam proses persidangan menjadi kewenangan majelis hakim."Siapa pun, termasuk KPK, tidak boleh melakukan intervensi dengan alasan apapun," katanya.Selanjutnya jika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, namun masyarakat menemukan atau mengetahui adanya dugaan korupsi sebagai tindaklanjut penanganan perkara tersebut, KPK mempersilakan untuk melaporkannya.
Padahal dalam putusan di tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyampaikan adanya King Maker atau aktor intelektual dalam perkara Pinangki.tersebut sehingga menjadi kewajiban KPK untuk menemukan peran king maker sebagai auktor intelektualis dari Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MAKI Gugat KPK Terkait ‘King Maker’ Kasus Pinangki |Republika OnlineAda tujuh dasar mengapa praperadilan terhadap KPK kali ini perlu diajukan.
Baca lebih lajut »
Menagih Janji KPK Ungkap ”King Maker” di Kasus Joko TjandraMAKI mengajukan praperadilan atas sikap KPK yang hentikan supervisi kasus Joko Tjandra. Janji KPK mengungkap ”king maker” di kasus itu pun terbengkalai. MAKI berjanji ungkap bukti terkait ”king maker” di pengadilan. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Baca lebih lajut »
Terpopuler: KPK Ingatkan Kepala Daerah Soal Donasi dan Polemik Muhammad KeceDua berita di kanal Nasional menjadi perhatian pembaca selama akhir pekan. Pertama ialah KPK yang mengingatkan kepala daerah agar tidak meminta sumbangan karena bagian dari gratifikasi. Kedua soal polemik Youtuber Muhammad Kece. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Dewas KPK Akan Pelajari Aduan Pegawai Soal Alexander MarwataSebanyak 57 pegawai KPK melaporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK. Mereka menganggap Wakil Ketua KPK itu telah melanggar kode etik berupa pencemaran nama baik. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Respons KPK soal 214 Koruptor Dapat Remisi |Republika OnlineRemisi merupakan hak seorang narapidana untuk mendapat pengurangan pidana.
Baca lebih lajut »
KPK Ingatkan Gubernur Tidak Meminta Sumbangan ke RakyatKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Upaya meminta-minta sumbangan bisa dijerat hukum. KPK
Baca lebih lajut »