Remisi merupakan hak seorang narapidana untuk mendapat pengurangan pidana.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menyatakan pemberian remisi merupakan hak seorang terpidana. Pernyataan ini menanggapi diberikannya remisi terhadap 214 koruptor pada peringatan HUT Ke-76 RI pada Selasa .
Baca Juga Ali menekankan, korupsi merupakan extraordinary crime yang berimbas buruk pada multi-aspek sekaligus dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Selain hukuman pidana pokok, KPK juga fokus pada optimalisasi asset recovery sebagai upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para koruptor.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
214 Koruptor Dapat Remisi, KPK Ingatkan Ada Syarat yang Harus DipenuhiKPK mengakui narapidana punya hak mendapat remisi, tapi ada syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan remisi kepada koruptor.
Baca lebih lajut »
214 Koruptor Termasuk Djoko Tjandra dan Eni Maulani Saragih Dapat Remisi, Apa Kata KPKKPK menanggapi adanya 214 orang terpidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi umum pada 17 Agustus 2021 lalu.
Baca lebih lajut »
214 Koruptor Dapat Remisi: Djoko Tjandra hingga Eni Maulani SaragihKementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) memberikan 214 remisi umum kepada koruptor. Siapa saja mereka?
Baca lebih lajut »
Ratusan Koruptor Dapat Remisi, Begini Respons KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara terkait 214 koruptor yang diberikan remisi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). KPK mengingatkan penanganan koruptor merupakan tanggung jawab bersama. KPK
Baca lebih lajut »
KPK soal Remisi Koruptor Dikritik Eks Pimpinan: Hak Napi'Remisi merupakan hak seorang narapidana untuk mendapat pengurangan pidana, namun tentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan,' kata Ali Fikri.
Baca lebih lajut »
KPK: Remisi Koruptor adalah Hak NarapidanaJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut remisi atau pemotongan hukuman ke koruptor merupakan hak seorang narapidana atau napi.
Baca lebih lajut »