'Yang keberatan iuran BPJS Kesehatan naik, bukan orang miskin, tapi orang mampu yang kikir.'
DEWAN Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Teddy Gusnaidi menilai sosok yang perlu dipersalahkan dalam penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ."Kalau mau salahkan, ya silahkan @AgusYudhoyono salahkan @SBYudhoyono, karena UU BPJS lahir di rezim SBY bukan di rezim Jokowi. Yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari UU BPJS.
Yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari UU BPJS. Mari kita lihat apa kritik Agus ke pemerintahan SBY. ☕ "Ya kalau anaknya @SBYudhoyono Gak mampu bayar BPJS kelas I atau kelas II, pindah aja ke kelas III, atau ikut BPJS PBI . Karena yang naik itu iuran kelas I dan II. Simpel toh.. @AgusYudhoyono."Menurut Teddy, rakyat miskin sama sekali tidak dirugikan atas penaikan iuran BPJS.Sebab, imbuh dia, yang naik adalah iuran BPJS Kesehatan kelas 1 dan kelas 2. Adapun untuk kelas 3 tidak naik dan yang gratis tetap gratis.
Menurut AHY, penaikan iuran bukanlah satu-satunya solusi mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan. "Kita paham, BPJS Kesehatan terus alami defisit. Kenaikan iuran hanya slh satu cara kurangi defisit. Ada cara lain: tata kelola BPJS Kesehatan menjadi kunci. Audit peserta BPJS perlu dievaluasi agar masyarakat yg paling membutuhkan bisa diprioritaskan utk mendapatkan manfaatnya."
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPJS: Negara Hadir dalam Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan |Republika OnlinePemerintah tetap mensubsidi 21 juta PBPU Kelas III walau ada penyesuaian iuran BPJS
Baca lebih lajut »
Perpres iuran BPJS Kesehatan yang naik akan digugat ke MA: 'Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya'Komunitas pasien cuci darah Indonesia (KPCDI) akan kembali menggugat peraturan presiden yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA). Sekjen KPCDI mengatakan pemerintah 'mengakali' putusan MA untuk tidak menaikkan iuran BPJS.
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan Bela Jokowi Soal Iuran: Tak Melawan Putusan MADirektur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo terkait iuran BPJS Kesehatan tidak melawan putusan Mahkamah Agung (MA).
Baca lebih lajut »
Soal Kenaikan Iuran BPJS, Istana Sudah Perhitungkan Kemampuan Bayar MasyarakatMenurut Plt Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah memperhitungkan kemampuan membayar masyarakat.
Baca lebih lajut »
Istana Jawab Kritikan Soal Kenaikan Iuran BPJS |Republika OnlineKenaikan iuran mempertimbangkan faktor keberlanjutan BPJS Kesehatan ke depan.
Baca lebih lajut »