MANTAN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2004-2007 Ramlan Surbakti menyatakan bahwa KPU RI di bawah pimpinan Hasyim Asy'ari sudah tidak berdiri sendiri atau mandiri.
Ramlan kecewa dengan adanya kesepakatan antara DPR RI dengan KPU bahwa tidak ada perubahan penataan daerah pemilihan dalam Pemilu 2024. Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Komisi II, KPU, Badan Pengawas Pemilu , Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu , dan Kementerian Dalam Negeri , Rabu .
"Kemudian, kok katanya konsultasi, apa konsultasi harus diakhiri dengan kesepakatan, itu saya sudah, wah ini Kemandirian KPU sudah dilanggar," sesalnya. "Bawaslu dan DKPP harus tahu diri lah, Anda tidak berwenang untuk membuat itu, membuat PKPU dari putusan MK itu. Dan Komisi II-Mendagri bisa memberikan masukan pertanyaan silahkan saja," ungkapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Guru Besar Unair Nilai KPU Didikte DPR Soal Penataan Dapil Pemilu |Republika OnlineRapat KPU bersama DPR dan pemerintah seharusnya sebatas konsultasi soal dapil.
Baca lebih lajut »
Perludem Soal Dapil: KPU Harusnya Patuhi Putusan MK, Bukan Maunya DPR |Republika OnlinePutusan MK sebelumnya memberikan kewenangan kepada KPU menata ulang dapil.
Baca lebih lajut »
Perludem Sebut KPU Tak Harus Ikuti Kemauan DPR soal Penentuan DapilIa mengatakan, merujuk pada salah satu putusan MK tahun 2016 bahwa kesimpulan rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah tidaklah mengikat KPU.
Baca lebih lajut »
Pemerintah, DPR, Bawaslu, dan DKPP Dinilai Ikut Dikte KPU Soal Penataan DapilRamlan menilai, keempat institusi itu mendikte KPU setelah di dalam rapat Komisi II yang lalu ada kesimpulan yang berisi kesepakatan keempatnya.
Baca lebih lajut »
Kabar Terbaru dari KPU Biak Soal Dapil pada Pemilu 2024KPU Kabupaten Biak Numfor, Papua menyampaikan kabar terbaru terkait daerah pemilihan atau Dapil pada Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Suara Lantang Said Iqbal di Demo Buruh: Negara Legalkan Kembali Perbudakan ModernSaiq Iqbal bersuara lantang soal outsorcing dan penolakan Perppu Cipta Kerja, sebut soal perbudakan modern
Baca lebih lajut »