Penyelesaian sengketa etik jika dilakukan di luar Dewan Pers, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan bertentangan dengan UU Pers.
Ninik Rahayu menyoroti pasal larangan berita investigasi dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang penyiaran. Ninik menyebut, larangan berita investigasi bertentangan dengan mandat Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers."Karena kita sebetulnya dengan UU 40 tidak lagi mengenal penyensoran, pembredelan, dan pelarangan-pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas.
"Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam undang-undang. Ini betul-betul akan menyebabkan cara-cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan norma undang-undang yang ada," tegas Ninik.Oleh karena itu, Dewan Pers menilai RUU penyiaran itu akan melunturkan independensi perusahaan media. Sehingga, perusahaan media tak akan lagi memproduksi karya jurnalistik yang berkualitas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Pers tolak proses RUU Penyiaran hilangkan kebebasan persDewan Pers menolak proses Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang bergulir di badan legislasi DPR RI lantaran dianggap menghilangkan hak kebebasan ...
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Tolak Keras Proses RUU Penyiaran Hilangkan Kebebasan PersDewan Pers menolak proses RUU yang sedang bergulir di badan legislasi DPR RI lantaran dianggap menghilangkan hak kebebasan pers.
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran: Bikin Pers Tidak MerdekaDewan Pers menilai RUU Penyiaran akan melahirkan pers yang tidak merdeka hingga produk jurnalistik yang buruk.
Baca lebih lajut »
Dewan Pers: DPR Berhadapan Komunitas Pers Jika Lanjutkan RUU PenyiaranDewan Pers menyatakan DPR bakal berhadapan dengan komunitas pers apabila terus melanjutkan Revisi UU Penyiaran.
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Persoalkan Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke Komisi PenyiaranKetua Dewan Pers Ninik Rahayu mempersoalkan penyelesaian sengketa jurnalistik dialihkan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam RUU Penyiaran.
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Tolak Draf RUU PenyiaranNinik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca lebih lajut »