Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers . Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran Dewan Pers dan para konsituen menegaskan menolak menolak draft Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang digodok di DPR RI. Dewan Pers menilai RUU ini akan menghilangkan kebebesan pers dalam melahirkan karya jurnalistik.
Ninik lalu menyoroti keberadaan pasal dalam RUU ini yang dapat memunculkan larangan liputan bersifat investigasi.'Ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif, ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada dalam UU Nomor 40 Pasal 4. Karena kita sebetulnya dengan UU 40 tidak lagi mengenal penyensoran dan pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas,' jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Pers Tolak Draf Revisi UU Penyiaran, Ini AlasannyaDewan Pers menolak draf revisi Undang-Undang (UU) No. 32/2002 tentang Penyiaran yang saat ini tengah digodok Badan Legislasi DPR.
Baca lebih lajut »
Dewan Pers tolak proses RUU Penyiaran hilangkan kebebasan persDewan Pers menolak proses Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang bergulir di badan legislasi DPR RI lantaran dianggap menghilangkan hak kebebasan ...
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Tolak Keras Proses RUU Penyiaran Hilangkan Kebebasan PersDewan Pers menolak proses RUU yang sedang bergulir di badan legislasi DPR RI lantaran dianggap menghilangkan hak kebebasan pers.
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran: Bikin Pers Tidak MerdekaDewan Pers menilai RUU Penyiaran akan melahirkan pers yang tidak merdeka hingga produk jurnalistik yang buruk.
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Menolak Draf RUU PenyiaranRUU Penyiaran yang tengah dibahas DPR berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan dan mengekang kemerdekaan pers.
Baca lebih lajut »
Tolak Draf Revisi UU Penyiaran, PWI: Bertentangan dengan UU PersKetua Komisi Hukum PWI Zacky Antoni menolak draf revisi UU Penyiaran. Menurutnya, liputan investigatif seharusnya diganjar penghargaan, bukan malah dilarang.
Baca lebih lajut »