Jokowi telah menjaga independensi lembaga antirasuah jika tak melibatkan KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Jokowi, Dedy Mawardi, menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ketika memilih para menteri jajaran Kabinet Kerja Jilid II."Justru dengan tidak melibatkan KPK dalam menyusun kabinet, Jokowi telah menjaga independensi lembaga antirasuah tersebut," kata Dedy di Jakarta, Selasa .
Pendapat Dedy ini berseberangan dengan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun. Ubaidilah sebelumnya meminta Jokowi untuk melibatkan kembali KPK dalam menyeleksi menteri seperti pada tahun 2014. Baca Juga Menurut Dedy, pendapat Ubaidillah itu justru terkesan menjerumuskan KPK."Jangan berpendapat seolah-olah ingin perkuat KPK tetapi sesungguhnya bisa sebaliknya. KPK bisa diisukan menjadi alat politik kekuasaan nantinya," ujar Dedy dalam keterangannya.
Ia mengatakan bahwa pendapat yang mengarahkan KPK harus dilibatkan dalam politik kekuasaan berbahaya bagi independensi KPK."Sikap Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK justru yang on the track. Karena Jokowi ingin menjaga independensi KPK itu," katanya. Oleh karena itu, Dedy menganggap KPK melalui Wakil Ketua Laode M Syarif memahami bahwa memilih menteri adalah hak prerogatif Presiden."Sikap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif itu sejalan dengan sikap Presiden Jokowi, yakni ingin sama-sama menjaga independen KPK," tegas Dedy.sumber : Antara BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Seknas: Jokowi tak perlu libatkan KPK susun kabinetSekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi, menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...
Baca lebih lajut »
KPK sebut salah ketik dalam revisi UU KPK karena dibuat terburu-buruWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut salah ketik atau "typo" dalam revisi Undang-Undang KPK karena dibuat ...
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Singgung Perppu KPK di Hadapan Plt MenkumhamHingga kini belum jelas apakah Presiden Jokowi akan menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Jimly Imbau Jokowi Segera Teken UU KPKUU yang sudah disahkan DPR berlaku otomatis setelah 30 hari disahkan meskipun belum ditandatangani oleh Presiden.
Baca lebih lajut »
Jokowi Belum Bersikap soal Perppu KPKPresiden Jokowi sama sekali belum bersikap mengenai Perppu KPK, meski mahasiswa memberi tenggat waktu hingga 14 Oktober dan mengancam kembali turun ke jalan.
Baca lebih lajut »
ICW: Jokowi Rugi Jika Tak Ajak KPK dalam Penyusunan KabinetICW menilai Presiden Jokowi rugi jika tak melibatkan KPK dalam seleksi anggota kabinet periode kedua karena kepercayaan publik akan turun.
Baca lebih lajut »