'Terima kasih Pak JK atas keputusan yang tegas, tepat, dan mengakar pada tradisi tata pemerintahan yang baik dan konstitusional,'
yang disebut menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.
"Terima kasih Pak JK atas keputusan yang tegas, tepat, dan mengakar pada tradisi tata pemerintahan yang baik dan konstitusional," lanjut dia.Sebab, menurut Hasto, mekanisme konstitusional telah tersedia melalui Mahkamah Konstitusi , sehingga uji materi adalah jalan terbaik. Meski demikian, KPK tetap dengan sifatnya yang independen, sehingga proses penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak bisa diintervensi pihak manapun.
Karena itu, ia meminta mereka menggugat Undang-Undang KPK hasil revisi ke MK agar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Apa lagi, kata Hasto, revisi UU KPK telah dilakukan dengan keputusan bulat oleh DPR bersama Pemerintah. Hal tersebut sekaligus menunjukkan efektivitas dukungan 60,7 persen kekuatan parpol pengusung Jokowi di Parlemen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sekjen PDI-P: 14 Oktober UU KPK Belum Berlaku, Gimana Mau Keluarkan Perppu?Hasto meminta mahasiswa bersikap rasional dan mengikuti sistem kenegaraan yang sudah ada.
Baca lebih lajut »
Setelah PDI-P, Kalonel Beben juga Siap ke PKB Daftar Bakal Calon Walkot TangselSelain juga melirik partai PKB, Beben mengaku sudah melakukan komunikasi dengan partai lainnya, tak terkecuali partai Gerindra dan Demokrat.
Baca lebih lajut »
PDI Perjuangan Tolak Perppu KPKFraksi PDIP DPR menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait dengan pembatalan revisi...
Baca lebih lajut »
PDI Perjuangan respon karikatur Jokowi di Majalah TempoPDI Perjuangan merespon negatif karikatur Presiden Jokowi yang disampaikan Majalah Tempo dalam sampul depan medianya, beberapa edisi belakangan ini.\r\n\r\nSekjen ...
Baca lebih lajut »
PDI Perjuangan Tegaskan Menolak Perppu KPKWacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait dengan pembatalan revisi Undang-undang (UU) KPK mendapat penolakan sejumlah pihak.
Baca lebih lajut »
Politisi PDI-P anggap KPK hanya lakukan pekerjaan sirkusPolitisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya akan melakukan pekerjaan ala sirkus jika ...
Baca lebih lajut »