Fraksi PDIP DPR menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait dengan pembatalan revisi...
Fraksi PDIP DPR menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait dengan pembatalan revisi Undang-undang KPK. Foto/SINDOnews- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait dengan pembatalan revisi Undang-undang KPK.
"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," ujar Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .Dirinya membeberkan semangat awal merevisi UU KPK yang telah belasan tahun itu. Awalnya, KPK sebagai lembaga super body dinilai perlu checks and balances.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Survei LSI: 12,9% Masyarakat Tolak Presiden Terbitkan Perppu KPKHasil survei LSI menemukan fakta bahwa 76,3 persen masyarakat setuju Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Aksi Tolak Perppu KPKBeritasatu.com menyajikan berita terkini dan aktual dari sudut pandang berbaik sangka serta terverifikasi dari sumber yang tepat.
Baca lebih lajut »
Perppu Diterbitkan Jika Keadaan DaruratPakar hukum tata negara Fahri Bachmid mengatakan, penerbitan Perppu KPK tidak memenuhi syarat materiil konstitusional. Perppu
Baca lebih lajut »
Mardani Dukung Jokowi Teken Perppu KPK'Banyak pasal yang melemahkan KPK dalam revisi UU KPK,' kata Mardani Ali Sera.
Baca lebih lajut »
Presiden Diminta Tak Khawatir soal Narasi Pemakzulan jika Terbitkan Perppu KPKSyamsuddin menegaskan, bahwa narasi impeachment itu tidak tepat. Ia menganggap, pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut tak memahami konstitusi.
Baca lebih lajut »
Presiden diminta tidak takut terhadap desakan penerbitan Perppu KPKPresiden Joko Widodo diharapkan tidak takut pada desakan pihak-pihak yang menginginkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ...
Baca lebih lajut »