'Gerindra memandang sepenuhnya terserah Presiden. Meskipun pengesahan undang-undang ini dalam revisi melibatkan DPR dan pemerintah,'
Ia pun menyadari nantinya Perppu juga akan dibawa ke DPR untuk disetujui sebagai undang-undang. Namun, hal tersebut bergantung pada DPR periode 2019-2024 yang akan menentukan sikap.
"Memang diperlukan persetujuan atau penolakan dari DPR. Tapi nanti. Karena kami belum bisa berkomentar soal itu karena perppu kayak apa ? Begitu," ujar Muzani. "Jadi kalau Presiden menganggap perlu Perppu, itu wilayah Lresiden. Kalau tidak memandang perlu itu juga wilayah Presiden. Yang penting DPR sudah ambil keputusan apa yang jadi kewajiban dan tanggung jawab DPR bersama pemerintah," lanjut dia.akhirnya mempertimbangkan mencabut UU KPK hasil revisi melalui penerbitan Perppu.
Rencana penerbitan Perppu muncul di tengah masifnya penolakan dari mahasiswa dan masyarakat sipil atas pengesahan UU KPK hasil revisi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Aliansi Mahasiswa Indonesia se-Malaysia Tolak Revisi UU KPKMahasiswa Indonesia di Malaysia mendukung Presiden terbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Tetap Berharap Jokowi Terbitkan Perppu KPKMenerbitkan Perppu KPK merupakan tindakan salah secara hukum, tetapi mahasiswa tetap berharap Jokowi terbitkan Perppu.
Baca lebih lajut »
Belajar dari keberanian SBY terbitkan Perppu PilkadaTentang penerbitan Perppu KPK, Jokowi mesti belajar pada Presiden SBY menerbitkan Perppu pembatalan UU Pilkada. Editorial -
Baca lebih lajut »
Gerindra Apresiasi Langkah Mahasiswa Gugat UU KPK ke MKDi sisi lain, Gerindra menghormati langkah Presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Perppu.
Baca lebih lajut »
Pak Jokowi, Perppu Urgen karena UU KPK Bikin Penindakan Korupsi Tak PastiPresiden Joko Widodo (Jokowi) masih menimbang-nimbang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III: Belum Ada Komunikasi antara DPR dan Presiden soal Perppu KPKArsul meyakini Presiden Jokowi akan berkomunikasi dengan DPR jika memutuskan untuk menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »