Bapak pendiri bangsa Amerika Serikat yang juga presiden ketiga negara itu, Thomas Jefferson, pernah berkata "jika saya yang harus memutuskan apakah kita ...
Pengunjung memindai kode batang untuk mengakses koran digital pada Festival Literasi Media Digital di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat . ANTARA FOTO/Basri Marzuki/nz/am.
Kesadaran mengenai pentingnya pers membuat tatanan-tatanan demokrasi di mana pun selalu berusaha meninggikan pilar keempat itu. Perusahaan media menjadi sulit untuk kompetitif, padahal menjadi kompetitif sangat menentukan eksistensi media dan pada akhirnya bisa menentukan eksistensi pilar keempat demokrasi.
Sebaliknya, ketidakjelasan akan menguntungkan mereka yang mengambil keuntungan dari pers, ketika pers justru sudah berinvestasi banyak untuk menghasilkan produk atau konten. Dalam konteks inilah perusahaan pers membutuhkan kepastian hukum bahwa konten mereka terlindungi sehingga bisa memonetisasi buah kerja mereka sendiri.
Dampak republikasi konten secara tidak sah, sangatlah negatif karena membuat perusahaan pers tidak memperoleh pendapatan dari konten mereka yang digunakan pihak lain. Intinya, di satu sisi ada devaluasi konten yang dirasakan pembuat konten, tapi di sisi lain terjadi surplus pendapatan dari mereka yang mengagregasi dan menyebarkan konten.
Manakala konten-konten semacam itu sudah sangat mengganggu tatanan kehidupan sehingga perlu dilawan, pers justru menjadi garda terdepan dalam memastikan kabar itu bohong dengan menyajikan informasi-informasi benar dan kredibel yang pastinya membutuhkan sumber daya dan investasi yang besar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Jokowi Teken Perpres Publisher Rights Kado Hari Pers NasionalPRESIDEN Joko Widodo Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres Publisher Rights sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap produk jurnalisme yang berkualitas
Baca lebih lajut »
Perpres Publisher Rights Diteken Presiden JokowiRancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang dikenal sebagai Perpres Publisher Rights, akhirnya diteken Presiden Joko Widodo.
Baca lebih lajut »
VIDEO: Membangun Jurnalisme Berkualitas dengan 'Publisher Rights'Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 32 Tahun 2023 untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau disebut juga Perpres 'Publisher Rights'.
Baca lebih lajut »
Aturan Terbaru Perubahan Jam Kerja PNS di Bulan Ramadhan, Tugas Kedinasan Bisa Dilakukan Fleksibel, Ini KetentuannyaPerubahan jam kerja ASN di bulan puasa diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023.
Baca lebih lajut »
Di Depan Jaksa Agung, AHY Koar-koar Mau Sikat Habis Mafia Tanah: Banyak Sekali Rakyat Menderita!'Jadi kita tegas ingin memberantas mafia tanah karena banyak sekali kerugian negara, banyak sekali rakyat yang menderita.'
Baca lebih lajut »