Aturan tentang sanksi pelanggar protokol kesehatan disesuaikan dengan situasi lokal yang ada.
Menteri Dalam Negeri , Tito Karnavian, menjelaskan, adanya sanksi hukum yang telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianPenerapan sanksi diberlakukan agar masyarakat ada efek jera untuk mematuhi protokol kesehatan."Perintah beliau adalah agar setiap daerah membuat peraturan daerah tentang protokol kesehatan Covid-19 dengan sanksi.
Tito Karnavian menjelaskan, peraturan akan disesuaikan dengan situasi lokal yang ada. Hal itu untuk mempermudah penegak hukum seperti TNI dan Polri untuk menegur masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan.jadi harus ada Perda. Inpres itu tidak bisa memuat sanksi hukum. Inpres adalah untuk memerintahkan kepatuhan dan memerintahkan kepada kepala daerah pemerintahan daerah untuk membuat aturannya di daerah masing-masing. Nah ini disesuaikan dengan situasi lokal yang ada," tuturnya.
Tito mengatakan, kegiatan pembagian masker sebagai tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dirinya juga sedang menggalakan pelibatan Kader PKK sesuai Inpres karena dipandang efektif dalam membagikan masker dan menyosialisasikan penggunaannya.membagi dulu, sosialisasi, gunakan berbagai jaringan termasuk perintah Presiden. Saya sampaikan agar jaringan PKK membantu, membantu untuk penyebaran dan pembagian dan sosialisasi,” tutur Tito.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bang Saleh Berharap Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Timbulkan Efek JeraAnggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. PandemiCOVID-19
Baca lebih lajut »
Wali Kota Kendari Bakal Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan |Republika OnlineSanksi akan diberikan mengingat penambahan kasus positif Covid-19 terus terjadi.
Baca lebih lajut »
Jatim Masukkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam PerdaPerubahan Perda tersebut akan menjadi payung hukum bagi peraturan bupati dan wali kota dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Baca lebih lajut »
Satgas Covid-19: Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Tergantung DaerahDi dalam Inpres 6/2020 diatur sanksi yang lebih tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang berlaku.
Baca lebih lajut »
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus MendidikPolitisi PDI-Perjuangan Rahmad Handoyo mengatakan, soal sanksi yang tepat itu nantinya sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah masing-masing,
Baca lebih lajut »