Penerapan sanksi juga masih belum merata di beberapa daerah. Tak hanya di Jawa Tengah saja.
Padahal, penegakan hukum, terutama terkait pemberian sanksi pada pelanggar protokol kesehatan, menjadi hal yang penting untuk diterapkan.
"Sebenarnya yang sangat penting di dalam aturan baru ini adalah penegakan hukumnya, penegakan aturannya. Nah ini yang masih lemah penegakan aturannya," kata Ema dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin . Ema mengatakan, penerapan sanksi juga masih belum merata di beberapa daerah. Tak hanya di Jawa Tengah saja."Apakah mau dihukum denda, apakah mau dihukum sanksi sosial itu selama ini juga masih diperdebatkan," ujar dia.
Terkait sosiasilasi penerapan protokol kesehatan, ia menegaskan, PKK sudah bisa melakukannya dengan baik."Ibu-ibu sudah sangat ahli bagaimana memahamkan masyarakat dengan mudah. Tapi penegakan norma ini yang masih susah," ucap dia. Diberitakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mulai menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pada 24 Agustus 2020.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polri: Sanksi Paling Berat bagi Pelanggar Protokol Kesehatan adalah Kerja SosialUpaya pendisiplinan terhadap masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan terkait penanganan Covid-19 akan dilakukan dengan hati-hati.
Baca lebih lajut »
Pemkot Sorong Siapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol KesehatanVirus corona di Sorong.
Baca lebih lajut »
Pemkab Sikka Siapkan Aturan Sanksi Pelanggar Protokol KesehatanPemkab Sikka harus segera mengeluarkan perbup sehingga ada payung hukum bagi TNI/Polri untuk memberikan sanksi sosial bagi mereka yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan.
Baca lebih lajut »
Pemprov Jateng Mulai Terapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol KesehatanPemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan mulai memberlakukan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.
Baca lebih lajut »