Beberapa hari belakangan, persoalan warga Ibu Kota yang belum memiliki sanitasi memadai ramai dibicarakan di berbagai media.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menanggapi masih adanya warga DKI Jakarta, khususnya di Grogol, Jakarta Barat, yang tidak mempunyai jamban, ini sebagai fenomena gunung es.
Menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Bila warga memiliki sertifikat dan peruntukan bangunan sesuai perda, Pemprov DKI harus melakukan penataan ulang atau meremajakan kampung tersebut. Caranya dengan merevitalisasi menjadi hunian vertikal maksimal lima lantai dibarengi pembangunan infrastruktur jalan, saluran air bersih, air limbah, pipa gas, serta pencegahan kebakaran.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sekda DKI Pastikan Gubernur Anies Teken Anggaran TGUPP NaikHanya saja, menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Anies belum mengetahui secara detil keseluruhan anggaran yang diusulkan.
Baca lebih lajut »
KUA PPAS 2020 Tak Ada di Situs, Pemprov DKI di Era Anies Dinilai Tak TerbukaDokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk tahun depan tidak bisa diakses publik. Transparansi politik anggaran dinilai mengalami kemunduran di era Anies.
Baca lebih lajut »
Warga Pilih Mengadu ke DPRD DKI, Fraksi Golkar Sebut Itu Tanda JSC Tak OptimalIa beropini bahwa pengaduan warga tidak direspons dengan cepat oleh SKPD meski sudah masuk ke JSC.
Baca lebih lajut »
Dikritik Anggota DPRD DKI, JSC Sebut Aduan Warga Ditangani Tiap SKPDHal ini untuk menanggapi kritik dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco.
Baca lebih lajut »
Bergaji Besar, Sudah Saatnya DPRD DKI Buktikan Kepercayaan MasyarakatPengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah...
Baca lebih lajut »
DKI Berantas BAB Sembarangan, Rp 10 M untuk Septic Tank KomunalDKI Jakarta ajukan anggaran Rp 10 miliar untuk memberantas kebiasaan BAB sembarangan lewat program rehabilitasi septic tank.
Baca lebih lajut »