Bivitri melihat RUU TPKS dijegal sebagian anggota Dewan untuk masuk ke Paripurna hari ini. Pasalnya, Rabu pekan lalu, rapat pleno sudah memutuskan RUU ini menjadi usulan inisiatif DPR. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengecam langkah Dewan Perwakilan Rakyat yang tak memasukkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , ke dalam agenda pembahasan dalan Rapat Paripurna hari ini, Kamis, 16 Desember 2021.Hal ini seakan menegaskan tak adanya sense of crisis dari sejumlah anggota DPR terhadap darurat kekerasan seksual di Indonesia.
1,5 tahun sejak diabaikan tak masuk Paripurna, hingga sekarang nasib RUU PPRT tak ada kejelasan. Ada pula RUU Masyarakat Hukum Adat yang juga tersendat hingga sekarang.Bivitri melihat ketiga RUU ini seakan sengaja dibiarkan karena tak punya nilai ekonomi-politik yang kuat. Berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Revisi Undang-Undang KPK, hingga Undang-Undang Minerba yang punya nilai ekonomi-politik tinggi.'RUU TPKS ini kan kering ya, sama keringnya dengan RUU PPRT dan RUU Masyarakat Adat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU TPKS Gagal Lagi Dibawa ke Rapat ParipurnaWilly menyebut DPR berencana membawa RUU TPKS pada masa sidang selanjutnya.
Baca lebih lajut »
RUU TPKS Batal Masuk Paripurna DPRRancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dipastikan tak akan masuk dalam Rapat Paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022, yang akan digelar besok, Kamis, 15 Desember 2021. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: RUU TPKS mendesak segera disahkan jadi UUAnggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) perlu segera disahkan menjadi ...
Baca lebih lajut »
Mengapa kasus dugaan perkosaan santriwati di Bandung bisa jadi 'momentum dorong DPR' percepat RUU TPKS dan apa akibatnya bila tak kunjung disahkan? - BBC News Indonesia'Seandainya tidak ada peristiwa-peristiwa itu dan dibesarkan oleh kita semua untuk mendorong DPR [segera sahkan RUU TPKS], saya kira bisa lebih berlarut-larut lagi,' kata pakar hukum tata negara.
Baca lebih lajut »
Baleg Akan Masukkan RUU Perampasan Aset Dalam Prolegnas 2022Willy Aditya mengatakan, Baleg sendiri sepakat RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas 2022.
Baca lebih lajut »