'Tuntutan tentang pengesahan TPKS adalah sebuah respon bersama untuk menyelamatkan Indonesia dari darurat kekerasan seksual,' ujar Nurhuda. RUUTPKS
Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y menilai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu segera disahkan menjadi Undang-Undang agar bisa menghentikan maraknya kasus kekerasan seksual saat ini.
Menurut dia, kehadiran negara sangat dibutuhkan masyarakat agar kasus-kasus kekerasan seksual bisa diredam dan tidak berulang. Selain itu, dia juga menyoroti beberapa kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan tokoh agama seperti 13 santriwati yang mendapatkan kekerasan seksual dari gurunya di Cibiru, Bandung, dugaan kasus pencabulan yang terjadi di Tangerang dan Depok.
Politisi PKB itu menilai korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma dan hilang kepercayaan diri."Tidak sedikit dari mereka yang mengalami depresi dan ingin melakukan bunuh diri karena tidak adanya dukungan di lingkungan sekitarnya," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU TPKS Batal Masuk Paripurna DPRRancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dipastikan tak akan masuk dalam Rapat Paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022, yang akan digelar besok, Kamis, 15 Desember 2021. TempoNasional
Baca lebih lajut »
RUU TPKS Batal Masuk Paripurna DPRRancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dipastikan tak akan masuk dalam Rapat Paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022, yang akan digelar besok, Kamis, 15 Desember 2021. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Terima Aspirasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah TanggaRachmat Gobel akan mengkomunikasikan hal ini dengan fraksi-fraksi di DPR apabila ada perbedaan pandangan terkait RUU PPRT, segera menemukan satu titik temu.
Baca lebih lajut »
PKS Sebut Kualitas Draft RUU Ibu Kota Negara Kurang Baik, Apa Buktinya?Anggota DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menjelaskan proses RUU Ibu Kota Negara (IKN) hingga saat ini sudah dalam tahap pembahasan.
Baca lebih lajut »
Pansus Merasa Perlu Dalami Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara |Republika OnlineTerjadi perubahan dari pemerintah khusus jadi pemerintah daerah khusus dalam RUU IKN.
Baca lebih lajut »
Gobel Raih Award Pimpinan DPR paling AspiratifAda empat kategori anugerah, yaitu kategori pimpinan DPR, kategori alat kelengkapan DPR, kategori anggota DPR, dan kategori fraksi di DPR.
Baca lebih lajut »