'Seandainya tidak ada peristiwa-peristiwa itu dan dibesarkan oleh kita semua untuk mendorong DPR [segera sahkan RUU TPKS], saya kira bisa lebih berlarut-larut lagi,' kata pakar hukum tata negara.
"Sejujurnya ini tergantung pada dinamika di DPR dan masyarakat, karena opini di masyarakat sangat berpengaruh pada kerja-kerja di DPR. Kalau lancar sih Insya Allah menurut saya ini bisa 3 sampai 6 bulan lah mengikuti proses di DPR, semoga lancar," ujar politisi PDIP itu, merujuk pada perpanjangan masa sidang, jadwal, dan lain-lain.
Namun, tidak dipungkiri terungkapnya kasus-kasus perkosaan itu, seperti yang diduga menimpa para santriwati oleh guru mereka di Bandung beberapa waktu lalu, menjadi momentum untuk mendorong DPR, karena pembahasan RUU ini sudah dipandang 'kelamaan.' Dia pun berharap, apabila sudah selesai disusun, maka pembahasan RUU itu dengan pemerintah jangan sampai memakan waktu lama lagi.Sebagai Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin khawatir kasus-kasus kekerasan seksual yang membanjir dan sudah diketahui oleh masyarakat akan tidak tertangani bila RUU TPKS tak junjung disahkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR: RUU TPKS mendesak segera disahkan jadi UUAnggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) perlu segera disahkan menjadi ...
Baca lebih lajut »
RUU TPKS Batal Masuk Paripurna DPRRancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dipastikan tak akan masuk dalam Rapat Paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022, yang akan digelar besok, Kamis, 15 Desember 2021. TempoNasional
Baca lebih lajut »
RUU TPKS Gagal Lagi Dibawa ke Rapat ParipurnaWilly menyebut DPR berencana membawa RUU TPKS pada masa sidang selanjutnya.
Baca lebih lajut »
Mahfud Md Minta RUU Perampasan Aset Jadikan Prioritas DPRMahfud Md mengatakan pemerintah akan kembali mengusulkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana agar masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Pemerintah kembali ajukan RUU Perampasan Aset ke DPRMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah akan kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Terima Aspirasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah TanggaRachmat Gobel akan mengkomunikasikan hal ini dengan fraksi-fraksi di DPR apabila ada perbedaan pandangan terkait RUU PPRT, segera menemukan satu titik temu.
Baca lebih lajut »