Dalam merespons keresahan publik terkait dengan jaminan pencegahan tindak kekerasan seksual di ruang digital, pemerintah dorong RUU TPKS untuk mengatur penanganan kekerasan seksual di ruang digital.
Rekaman suara dan rekaman gambar bisa menjadi alat bukti.
Hal ini disampaikan oleh Kantor Staf Presiden sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan RUU TPKS dalam merespons keresahan publik terkait dengan jaminan pencegahan tindak kekerasan seksual di ruang digital dan perlindungan korban. Jaleswari menekankan pentingnya mengakomodasi penanganan kekerasan seksual berbasis daring dalam RUU TPKS bukan tanpa alasan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan selama tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual berbasis daring, yaitu dari 241 kasus menjadi 940 kasus.
Mirisnya, kata dia, kekerasan berbasis daring ini paling banyak menimpa remaja perempuan dan pelakunya rata-rata adalah orang yang pernah dekat dengan korban seperti pacar atau mantan pacar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Sahkan RUU TPKS Menjadi RUU Inisiaif DPR dan Juga Sahkan RUU IKNDPR RI mengesahkan RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang.
Baca lebih lajut »
Wamenkumham: Pemerintah Masih Tunggu Naskah Resmi RUU TPKS dari DPRDPR mengesahkan RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR. Hal itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 18 Januari 2022.
Baca lebih lajut »
Jadi RUU Inisiatif DPR, MenPPPA Yakini RUU TPKS Lindungi Anak BangsaRUU TPKS harus secara hati-hati dan cermat dibahas agar jadi payung hukum yang mampu melindungi bangsa ini dari kekerasan seksual.
Baca lebih lajut »
Usai Dengar Pandangan 9 Fraksi, DPR Setujui RUU TPKS Sebagai RUU Inisiatif DPRDewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR hari ini (18/01)
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU TPKS sebagai RUU InisiatifRapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, Selasa (18/1) mengesahkan rumusan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR, meski Fraksi Partai keadilan Sejahtera menolaknya.
Baca lebih lajut »