Badan Legislasi DPR belum menyetujui Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional masuk Program Legislasi Nasional Perubahan Tahun 2022. RUU tersebut dinilai belum matang. Dikbud AdadiKompas
Para pelajar yang tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia menggelar aksi di depan kompleks DPR, Jakarta, untuk menolak Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional , Senin . Mereka menilai RUU Sisdiknas justru merugikan bagi sistem pendidikan yang berjalan. RUU Sisdiknas ini akan berdampak pada kesejahteraan guru dan bisa berpengaruh pada kualitas pendidikan yang berjalan.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta mematangkan kembali Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan pendidikan perlu dioptimalkan agar RUU tersebut tidak menimbulkan kegaduhan. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah dan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023, di Jakarta, Selasa , usulan Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Perubahan 2022.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Dinilai Hadirkan Rasa Aman untuk Warga Terkait Data PribadiDPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang (UU).
Baca lebih lajut »
Besok, RUU Pelindungan Data Pribadi Disahkan Jadi Undang-undangKetua DPR Puan Maharani memastikan Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (20.9.2022) besok....
Baca lebih lajut »
Para Mancing Mania Diedukasi Undang-Undang CukaiSekeliling Kali Mati yang luasnya tiga hektare dipenuhi dua ribu pemancing ikan kemarin (18/9). Mereka merupakan peserta sosialisasi peraturan undang-undang tentang cukai melalui event Mancing Bersama. Acara di kawasan wisata Taman Candi itu digagas Pemkab Ngawi bersama Kantor Bea Cukai Madiun. ‘’Ju
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang | merdeka.comWakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari membacakan hasil pembahasan RUU PDP di Komisi I DPR RI.
Baca lebih lajut »
Sah, RUU PDP Resmi Jadi Undang-UndangMenkominfo Johnny G. Plate dalam pendapat akhirnya, mewakili Presiden Jokowi, menyatakan terima kasih dan apresiasinya terhadap persetujuan ini.
Baca lebih lajut »