DPR Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang | merdeka.com

Indonesia Berita Berita

DPR Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang | merdeka.com
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 merdekadotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 30 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 51%

DPR Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang

"Sidang dewan yang kami hormati hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?"Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut naskah final RUU PDP yang sebelumnya dibahas sejak 2016, terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi Masalah , serta menghasilkan 16 Bab dan 76 pasal.

Puan juga berharap Pemerintah segera mengundangkan RUU PDP setelah disahkan. Dengan begitu, prinsip-prinsip turunan diterapkan dengan cepat, termasuk pembentukan otoritas pengawas untuk melindungi data pribadi warga negara. Sekaligus menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga terkait dan pemangku kepentingan untuk menjaga iklim keamanan digital Indonesia yang sehat.

"Lewat UU PDP, negara akan menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya. Sudah kewajiban negara memberikan perlindungan kepada rakyatnya dalam aspek apapun, termasuk perlindungan data pribadi,” tambahnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tepis Tudingan AHY dan SBY, PDIP: Semua Tahu Jokowi Lebih SuksesTepis Tudingan AHY dan SBY, PDIP: Semua Tahu Jokowi Lebih SuksesKetua Komisi V DPR, Lasarus menepis pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca lebih lajut »

Fahri Hamzah Sepakat Soal Dana Pensiun Tidak Diberikan Ke Anggota DPR, Kelompok Ini Dinilainya Lebih Pantas - Pikiran-Rakyat.comFahri Hamzah Sepakat Soal Dana Pensiun Tidak Diberikan Ke Anggota DPR, Kelompok Ini Dinilainya Lebih Pantas - Pikiran-Rakyat.comMantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan setuju terkait tidak diberikannya dana pensiun kepada pejabat politik.
Baca lebih lajut »

Anggota Komisi I DPR: Azyumardi beri perhatian kerukunan dan toleransiAnggota Komisi I DPR: Azyumardi beri perhatian kerukunan dan toleransiAnggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengenang Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra yang baru ...
Baca lebih lajut »

Komisi III DPR Minta Polri Tak Pandang Bulu Proses Banding SamboKomisi III DPR Minta Polri Tak Pandang Bulu Proses Banding SamboDalam melakukan proses persidangan banding mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, Polri diminta independen dan tidak pandang bulu.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-09 16:46:22