Hingga saat ini RUU EBT tak kunjung disahkan oleh DPR sehingga skema 'power wheeling' transmisi PLN masih mengemuka.
yang dikirimkan ke DPR pada 29 November 2022. Dalam naskah akhir, skema"power wheeling" tidak lagi tercantum dalam Daftar Investarisasi Masalah .
Namun menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, berlarutnya pengesahan RUU EBT membuat wacana mekanisme"power wheeling" masih berkembang di masyarakat. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan salah penafsiran, bahwa pasal"power wheeling" kembali dimunculkan dalam RUU EBT.akan lebih menguntungkan bagi Produsen Listrik Swasta karena mereka akan dapat menjual langsung listrik yang dihasilkan kepada kosumen rumah tangga dan industri tanpa harus membangun jaringan transmisi dan distribusi sendiri," kata Fahmy dalam siaran pers, Kamis .
Sebab dalam mekanisme"power wheeling", rodusen listrik swasta dapat menggunakan jaringan milik PLN secara open sources dengan membayar sejumlah fee, yang ditetapkan oleh Menteri Energi Sumberdaya Mineral .Pertama, berpotensi merugikan PLN karena menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan non-organik hingga 50 persen.Kedua, skema"power wheeling" juga berpotensi merugikan rakyat sebagai konsumen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Jokowi Desak RUU PPRT Segera Disahkan, Ini Kata DPRPresiden Indonesia Joko Widodo mendesak agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan.
Baca lebih lajut »
Koalisi Sipil Sebut Pengesahan RUU PPRT Untungkan Puan MaharaniPengesahan RUU PPRT dinilai dapat menjadi keuntungan besar bagi Ketua DPR RI Puan Maharani.
Baca lebih lajut »
Perdagangan Karbon PLTU Jadi Peluang Pendanaan Buat Kembangkan EBTSkema perdagangan karbon pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dinilai dapat menjadi opsi pengembang energi baru terbarukan/EBT untuk mendapatkan pendanaan.
Baca lebih lajut »
Kenapa Bali Ingin Raih Status Otonomi lewat RUU? Ini Alasannya | merdeka.comSekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan tujuan Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bali yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Indra mengatakan, RUU Provinsi Bali sudah disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan segera dibahas di DPR.,Regional,Viral Hari Ini,Bali,Otonomi Daerah,Be Smart,Denpasar
Baca lebih lajut »
Ketua Panja RUU PPRT Berniat Laporkan Puan ke MKDKetua Panja RUU PPRT Berniat Laporkan Puan ke MKD. Willy mengatakan cara itu mungkin saja dilakukan sebagai bentuk protes karena Puan belum juga mengetok RUU PPRT sebagai inisiatif DPR.
Baca lebih lajut »
Pembahasan Revisi RUU ITE Perlu Diselerasakan dengan UU KUHPAnggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini terdapat banyak kejanggalan di dalam pasal-pasalnya.
Baca lebih lajut »