Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini terdapat banyak kejanggalan di dalam pasal-pasalnya.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini terdapat banyak kejanggalan di dalam pasal-pasalnya.
Ia mengaku saat ini Komisi I DPR RI tengah membentuk tim panitia kerja yang khusus menangani revisi UU ITE ini, setelah sebelumnya Komisi I DPR RI bersama pemerintah melakukan rapat kerja. “Nah itulah yang kita perbaiki agar kebebasan berekspresi itu jangan sampai terbelenggu,” tutup politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ganjil Genap Diminta Ditambah, Polisi Sebut Belum Ada PembahasanDirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, belum ada pembahasan mengenai penambahan atau perluasan titik ganjil genap bersama pemerintah.
Baca lebih lajut »
PKB Usul Pembahasan Sistem Proporsional Tertutup Usai Pemilu 2024 |Republika OnlinePKB berharap MK tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka pemilu.
Baca lebih lajut »
5 Cara Menagih Utang Lewat WA tanpa Takut Terjerat UU ITEBeberapa cara menagih utang lewat WA yang bisa Anda coba secara sopan hingga tegas untuk tipe orang gaslighting.
Baca lebih lajut »
Revisi UU MK: Setujukah Anda Hakim Konstitusi Bisa Di-recall?Revisi UU MK bergulir. DPR ingin hakim konstitusi bisa di-recall atau ditarik bila hasil evaluasi terhadap hakim itu buruk menurut DPR dkk. Gimana detikers? Setuju nggak?
Baca lebih lajut »
Jelang Puasa-Lebaran 2023, Pembatasan Pertalite Bakal Jalan?Pemerintah masih memproses revisi Perpres 191/2014 sebagai syarat melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi dan penugasan
Baca lebih lajut »