Revisi UU MK bergulir. DPR ingin hakim konstitusi bisa di-recall atau ditarik bila hasil evaluasi terhadap hakim itu buruk menurut DPR dkk. Gimana detikers? Setuju nggak?
Hakim Aswanto di-recall DPR karena dinilai kerap menggugurkan produk undang-undang yang disahkan DPR, yang paling monumental adalah UU Cipta Kerja. Gugatan UU Cipta Kerja dikabulkan oleh Aswanto yang notabene adalah hakim konstitusi yang dulu diusulkan dan disetujui DPR.. Sembilan hakim MK dilaporkan juga ke polisi.
"Diskusi yang kami undang para akademisi secara terpisah dengan para praktisi, pada umumnya meminta agar pemerintah menolak usul ini. Tetapi karena DPR RI berdasarkan hak dan kewenangan konstitusionalnya mengajukan telah mengajukan usul inisiatif perubahan UU tersebut dan ini sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," ungkap Mahfud, Rabu lalu.
Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju bila DPR, MA, hingga presiden dapat mencopot hakim MK bila hakim yang bersangkutan tidak memuaskan DPR, MA, dan presiden?
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Apdesi dkk Bikin Poros, Ancam Geruduk DPR Jika Tak Revisi UU DesaMereka membentuk poros Desa Bersatu dan mengancam bakal menggeruduk DPR RI apabila Revisi Undang-Undang Desa tak kunjung dilakukan.
Baca lebih lajut »
MK di Tengah Polemik Revisi UU dan Gugatan Sistem Proporsional Pemilu |Republika OnlineDPR kembali mengusulkan revisi UU MK meski terakhir baru disahkan pada 2020.
Baca lebih lajut »
DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Hakim Agung dan Hakim Adhoc HAMPengajuan hakim agung dan hakim adhoc HAM oleh KY sudah dipertimbangkan DPR.
Baca lebih lajut »
Petani Jember Ingin Pemerintah Revisi HPP Jelang Panen Raya |Republika OnlinePetani harap HPP disesuaikan kondisi terkini, agar para petani tak rugi saat panen.
Baca lebih lajut »
Bicara Pemberdayaan Desa, Bamsoet Singgung Ekstensi Masa Jabatan KadesBamsoet menyinggung soal wacana revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan masa jabatan kepala desa.
Baca lebih lajut »