DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI didorong untuk memasukkan revisi Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2020.
Pakar pemerintahan dari Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyebutkan revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Ia menyebutkan revisi UU Pemilu perlu dipercepat pascapihaknya melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Dari penelitian yang dilakukan di sejumlah wilayah, I-Otda melihat sejumlah persoalan yang harus diperbaiki dalam sejumlah aspek seperti terlalu lamanya masa kampanye, tidak efisien, beratnya beban penyelenggara, dan banyaknya korban meninggal di kalangan penyelenggara lapangan. "Kesimpulannya pemilu ini terumit, teruwet, terkompleks di dunia," ujarnya.
Karena itu, tambah Djohermansyah, pihaknya mengusulkan sejumlah perbaikan yang diharapkan bisa diakomodasi dalam revisi UU Pemilu mendatang. Beberapa hal yang perlu dijadikan agenda ke depan, yaitu mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup dengan sekaligus memperbaiki UU Partai Politik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Youtube perbolehkan politisi pesan slot iklan untuk pemilu AS 2020Youtube memungkinkan politisi untuk membeli ruang iklan di platform tersebut, termasuk iklan yang menargetkan pemilih di negara-negara dengan jumlah pemilu ...
Baca lebih lajut »
Komisioner KPU Tanggapi Vonis Langgar Etik Pemilu: No ProblemKomisioner KPU, Ilham Saputra yang dinyatakan bersalah melanggar Situng Pemilu 2019 mengaku tak masalah, karena perbaikan telah dilakukan KPU.
Baca lebih lajut »
Komisioner KPU Ilham Saputra Langgar Etik Situng PemiluKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra melanggar kode etik terkait pengoperasian Sistem Perhitungan Suara (Situng) Pemilu 2019.
Baca lebih lajut »
Kemendagri minta Pemkab Inhu segera tandatangani NPHD PemiluDirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri akhirnya menerbitkan rekomendasi batas maksimal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ...
Baca lebih lajut »
Ketua Partai Oposisi Serang Justin Trudeau Saat Debat PemiluKetua partai oposisi memiliki kesempatan mengalahkan Justin Trudeau di Pemilu.
Baca lebih lajut »