Kemendagri minta Pemkab Inhu segera tandatangani NPHD Pemilu

Indonesia Berita Berita

Kemendagri minta Pemkab Inhu segera tandatangani NPHD Pemilu
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 45 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 78%

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri akhirnya menerbitkan rekomendasi batas maksimal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ...

Ilham demikian sapaan awak media menjelaskan, dengan rekomendasi Mendagri itu, diharapkan berita acara antara Pemkab Inhu, KPU dan Bawaslu juga segera ditindaklanjuti.Ketua KPU Riau menyatakan sesuai tahapan Pilkada serentak yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019, tentang tahapan jadwal, program, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, batas waktu tahapan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah seharusnya pada 1 Oktober 2019.

Sedangkan kenyataan di lapangan hingga saat ini, 9 Oktober 2019, masih ada kabupaten/kota yang belum menandatangani NPHD tersebut sehingga mengganggu kelancaran tahapan Pilkada di daerah. Sementara itu Ketua KPU Inhu Yenni Mairida mengaku akan presentasi lagi terkait kebutuhan anggaran bersama TAPD terkait anggaran Pilkada 2020 yang sebesar Rp31,1 miliar.

"Seperti pesan Ketua KPU RI penyusunan anggaran harus efisien dan efektif untuk itu KPU Inhu akan memaparkan alokasi pengajuan dana hibah sebesar Rp31,1 miliar tersebut sudah disusun sesuai regulasi dengan prinsip efisien dan efektif," ujar Yenni Mairida menambahkan. Pada 2020, terdapat sembilan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang menyelenggarakan Pilkada serentak yakni di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

NPHD Belum Tuntas, KPU Selayar dan Pangkep Dimediasi KemendagriNPHD Belum Tuntas, KPU Selayar dan Pangkep Dimediasi KemendagriKomisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep dan Selayar harus dimediasi oleh Kemendagri, karena belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Baca lebih lajut »

KPU: 61 daerah belum penandatanganan NPHD Pilkada 2020KPU: 61 daerah belum penandatanganan NPHD Pilkada 2020Komisi Pemilihan Umum RI menyebutkan masih ada 61 daerah lagi yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilu Kepala Daerah ...
Baca lebih lajut »

14 Oktober 2019, Semua Kepala Daerah Diharapkan Sudah Teken NPHD14 Oktober 2019, Semua Kepala Daerah Diharapkan Sudah Teken NPHDHingga saat ini baru 163 daerah yang telah menandatangani NPHD, masih ada 107 pemda yang belum melakukan penandatangan.
Baca lebih lajut »

5 Daerah Belum Teken NPHD, Diserahkan ke Kemdagri5 Daerah Belum Teken NPHD, Diserahkan ke KemdagriKelima kabupaten/kota yakni Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun, Nias Selatan, serta Kota Gunung Sitoli dan Tanjung Balai.
Baca lebih lajut »

Pamitan, Tjahjo Minta Kepala Daerah Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma'rufPamitan, Tjahjo Minta Kepala Daerah Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf'Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, sebagai manusia mungkin banyak khilafnya dalam mengambil kebijakan,' kata Tjahjo.
Baca lebih lajut »

Katulampa Siaga 3, BPBD DKI Minta Camat dan Lurah di Daerah Rawan Banjir WaspadaKatulampa Siaga 3, BPBD DKI Minta Camat dan Lurah di Daerah Rawan Banjir WaspadaBPBD Jakarta juga menyatakan situasi Bendung Katulampa, Bogor, berstatus siaga 3 sejak pukul 18.30 WIB.\n\n
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-05 12:14:33