Komisi Pemilihan Umum RI menyebutkan masih ada 61 daerah lagi yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilu Kepala Daerah ...
Rilis perkembangan penandatanganan NPHD Pilkada 2020 di KPU RI, Jakarta, Senin,
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum RI menyebutkan masih ada 61 daerah lagi yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilu Kepala Daerah 2020. "1 Oktober sudah terlampaui KPU kemudian menerima laporan dari berbagai daerah yang datanya kita kompilasi kita kumpulkan sampai dengan tanggal 7 Oktober hari ini. Tiga provinsi dan 58 kabupaten kota belum NPHD," kataJumlah anggaran Pilkada 2020 yang sudah masuk dalam NPHD yakni sebesar Rp7,45 triliun, Rp 6,53 triliun untuk penyelenggaraan pilkada di 203 kabupaten kota, dan Rp917 miliar untuk pilkada enam provinsi. Sedangkan total anggaran yang diusulkan yakni Rp11,9 triliun.
Untuk provinsi yang belum melakukan penandatanganan NPHD tersebut yakni Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sulawesi Utara.molor dari tenggat waktu yang ditetapkan, 1 Oktober 2019. Persoalan pertama yakni karena pimpinan daerah masih tugas luar sampai tenggat waktu penandatanganan yang ditentukan, sehingga pembahasan NPHD menjadi tertunda.Poin kedua memang usulan yang disampaikan oleh teman-teman di daerah itu anggarannya lebih besar daripada yang diusulkan penyelenggaraan Pilkada lima tahun lalu," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU NTT: Enam kabupaten sudah menandatangani NPHDKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat, enam dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, sudah ...
Baca lebih lajut »
7 Daerah di Jatim Belum Tuntaskan Anggaran PilkadaYakni Kabupaten Malang, Sumenep, Jember, Mojokerto, Gresik, Lamongan, dan Kota Surabaya.
Baca lebih lajut »
Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Hanya 4 TahunPara kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh akan memperoleh ganti rugi gaji.
Baca lebih lajut »
Di Sulsel, Sisa Pangkep Belum Sepakat Dana Pilkada 2020Saat ini, tersisa Pangkep yang belum bersepakat. Bahkan, sampai tambahan batas waktu pada 7 Oktober 2019, hari ini, mereka belum bisa merampungkannya.
Baca lebih lajut »
KPU NTT: Enam kabupaten sudah menandatangani NPHDKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat, enam dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, sudah ...
Baca lebih lajut »
Peneliti: Borong partai bakal terulang di pilkada gubernur KaltengPenjaringan bakal calon kepala daerah oleh partai politik menghadapi Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah dipercepat tahun 2020 tidak akan banyak mengubah pola ...
Baca lebih lajut »