Sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, tanpa ditandatangani Presiden Jokowi pun perubahan UU KPK wajib diundangkan pada 17 Oktober 2019.
) untuk membatalkan perubahan kedua UU KPK yang telah disahkan DPR bersama Pemerintah pada 17 September 2019 lalu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sehari Jelang UU KPK Hasil Revisi Diberlakukan, KPK Semakin Gencar Lakukan Penangkapan - Tribunnews.comKamis (17/10) besok, undang-undang baru lembaga antirasuah mulai diberlakukan. Diprediksi, kewenangan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan vakum hingga Desember. Apakah ini yang membuat KPK 'tancap gas'? Siapa saja yang terciduk? Simak di
Baca lebih lajut »
Tunjukkan Taring, Ini Deretan OTT Pasca-pengesahan UU KPK Versi RevisiLembaga anti-rasuah ini berhasil melakukan serangkaian operasi tangkap tangan KPK pasca-pengesahan revisi UU KPK:
Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK Berlaku 17 Oktober, Dewan Pengawas MenyusulPakar Hukum Tata Negara mengatakan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang revisi UU KPK bakal berlaku pada 17 Oktober 2019
Baca lebih lajut »
Pemberlakuan Revisi UU KPK Disebut Timbulkan KetidakpastianPerubahan lain di antaranya kewenangan penghentian perkara (SP3), perubahan status komisioner bukan lagi penyidik serta penuntut, dan status kepegawaian, imbuh Bayu, akan segera berlaku.
Baca lebih lajut »