Dosen hukum tata negara dari Universitas Tarumanagara, Refly Harun, menilai revisi Tata Tertib DPR melanggar konstitusi dan bisa dibatalkan lewat kajian di Mahkamah Agung (MA). Revisi terbaru ini memberi wewenang bagi DPR untuk mengevaluasi pejabat negara hasil uji kelayakan atau fit and proper test.
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen hukum tata negara dari Universitas Tarumanagara, Refly Harun, menilai revisi Tata Tertib DPR melanggar konstitusi dan bisa dibatalkan lewat kajian di Mahkamah Agung . Revisi terbaru ini memberi wewenang bagi DPR untuk mengevaluasi pejabat negara hasil uji kelayakan atau fit and proper test.
” Kemudian ayat dari Pasal 228A berbunyi, “Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR REVISI TATA TERBIT KONSITUSI MA PEMISAHAN KEKUASAAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gerakan Nurani Bangsa Kritik Revisi Tata Tertib DPR sebagai InkonstitusionalGNB berpandangan DPR seharusnya tidak berwenang mencopot para pejabat negara.
Baca lebih lajut »
Ketua MKMK pertanyakan keputusan DPR revisi aturan tata tertibKetua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mempertanyakan keputusan DPR merevisi peraturan tata tertib sehingga bisa mengevaluasi ...
Baca lebih lajut »
Mengapa Hasil Revisi Tata Tertib DPR Dikritik Keras?DPR memperluas kewenangannya hanya dengan memasukkan pasal baru di Tatib DPR. Kewenangan dimaksud membuka ruang DPR mencopot pejabat negara yang mereka pilih.
Baca lebih lajut »
KPK di Evaluasi Secara Berkala, Tanggapan terkait Revisi Tata Tertib DPRJuru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa evaluasi terhadap KPK sebagai lembaga negara merupakan hal yang rutin dilakukan. Ia juga memberikan tanggapan terkait revisi tata tertib DPR yang membahas mengenai kewenangan DPR.
Baca lebih lajut »
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kritik Perubahan Tata Tertib DPRDekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, mengkritik keras perubahan Tata Tertib DPR yang memberdayakan DPR untuk melakukan evaluasi dan merekomendasikan pemberhentian pejabat negara. Aan menilai perubahan tersebut salah kaprah dan bertentangan dengan fundamen ketatanegaraan.
Baca lebih lajut »
Rancangan Tata Tertib DPR dan Peringatan Seabad Pramoedya Ananta ToerKompas cetak hari ini membahas berbagai topik menarik, termasuk revisi Tata Tertib DPR yang berpotensi melanggar konstitusi dan merusak citra pemerintahan, peringatan seabad Pramoedya Ananta Toer yang menjadi momen refleksi dan inspirasi bagi generasi muda, serta perkembangan rencana relokasi warga Gaza.
Baca lebih lajut »