Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara atas kondisi ersebut Lembaga Antirasuah itu masih meyakini DPR masih memberikan perhatian dengan RUU Perampasan Aset
MASYARAKAT menyoroti cara DPR dan pemerintah yang tidak kunjung menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Di sisi lain RUU Pilkada justru bisa disahkan dengan cepat.tentang penyelamatan aset, tentang bagaimana Indonesia ini tidak digerogoti korupsi,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Kamis .KPK meyakini RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyandang status tersangka dalam kasus ini. Perkara ini diusut sejak 6 Agustus 2024. Permintaan klarifikasi dari KPK juga penting jika publik menduga fasilitas yang diberikan menyeret jabatan penyelenggara negara. Kejelasan untuk masyarakat harus dinomorsatukan.
DPR periode 2019-2024 disinyalir tidak bakal bahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Terlebih anggota DPR periode tersebut sudah berada di penghujung masa jabatan. Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengungkap belum ada pembicaraan lebih lanjut di DPR terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Puji Reaksi DPR Tolak RUU Pilkada, tapi Singgung RUU Perampasan AsetPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi respons cepat DPR RI membatalkan revisi UU Pilkada di tengah gelombang aksi penolakan. Jokowi menilai reaksi parlemen sangat b
Baca lebih lajut »
Jokowi Harap DPR Bahas RUU Perampasan Aset secepat RUU PilkadaPresiden berharap respon cepat juga bisa diaplikasikan DPR untuk segera mengurus rancangan undang-undang perampasan aset
Baca lebih lajut »
Mantan Pimpinan KPK: RUU Perampasan Aset Lebih Baik Jadi Program 100 Hari Prabowo-GibranIa menyampaikan pernyataan tersebut usai Presiden Joko Widodo mendorong DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Baca lebih lajut »
Eks Pimpinan KPK Nilai RUU Perampasan Aset Lebih Baik Jadi Program 100 Hari Prabowo-GibranLaode menilai RUU Perampasan Aset sudah lama didorong pihak KPK.
Baca lebih lajut »
Eks KPK: RUU Perampasan Aset lebih baik jadi program 100 hari PrabowoMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset lebih baik ...
Baca lebih lajut »
14 Tahun Mengendap, Sudah Saatnya RUU Perampasan Aset Jadi PrioritasSudah tepat Presiden Joko Widodo mendorong DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.Dikatakan kandidat doktor bidang Hukum dan
Baca lebih lajut »