Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD DKI Jakarta 2023 disepakati sebesar Rp 83,7 triliun melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar).
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di akun resmi Instagram-nya @prasetyoedimarsudi pada Jumat ."Alhamdulillah Banggar DPRD dan TAPD DKI Jakarta pagi ini pukul 03.44 WIB menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83,7 triliun," kata Prasetyo.
Selain itu, jumlah RAPBD hasil rapat Banggar ini berbeda dari angka yang sebelumnya diajukan Pemerintah Provinsi DKI yang pernah disampaikan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pemprov DKI Jakarta menyerahkan rancangan APBD tahun 2021 dalam Rapat Paripurna Badan Legislatif DPRD DKI, Kamis siang. Total anggaran yang diajukan sebesar Rp 82,5 triliun dan masi diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Adapun total RAPBD Tahun Anggaran 2023 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta yakni sebesar Rp 82,54 triliun atau meningkat sebesar 0,09 persen dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 82,47 triliun," kata dia. Heru menjelaskan Kebijakan Umum dalam Rancangan APBD DKI 2023 meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD Sepakati RAPBD 2023 DKI Sebesar Rp 83,7 TriliunDPRD DKI Jakarta memutuskan Pemprov DKI Jakarta mendapatkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 sebesar Rp 83,7 triliun.
Baca lebih lajut »
DPRD-Pemprov DKI Sepakati RAPBD 2023 Senilai Rp 83,7 TriliunRAPBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 disetujui senilai Rp 83.781.085.902.192 (Rp 83,7 triliun).
Baca lebih lajut »
Rapat Banggar Rancangan APBD DKI 2023 Ditunda hingga Besok, Ketua DPRD DKI Panas DinginRapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 ditunda setelah sempat molor hingga baru dibuka pukul 19.20.
Baca lebih lajut »
Ini Permintaan Buruh ke Pj Gubernur DKI Jakarta Sebelum Menetapkan UMP 2023Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2023 dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2022.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Umumkan Penetapan UMP 2023 Akhir November |Republika OnlineFormula penghitungan UMP mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta umumkan penetapan UMP 2023 akhir NovemberPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 pada 28 November 2022. "Sesuai dengan Peraturan ...
Baca lebih lajut »